BERITABANJARMASIN.COM - Aliansi Serikat Buruh Sawit Kalsel menyambangi DPRD Kalsel, Rabu (23/12/2020). Dalam audiensi tersebut mereka meminta adanya regulasi sebagai upaya perlindungan bagi para buruh.
"Regulasi untuk buruh sawit ini belum ada, perlindungannya sangat minim kami menginginkan seperti pada buruh migas atau tambang yang sudah ada aturannya," jelas koordinator buruh sawit Kalsel, Supiannor.
Sementara itu, anggota Komisi II M Yani Helmi mengatakan hal yang riskan dibicarakan dalam audiensi tersebut adalah masalah upah yang diterima bagi para buruh sawit belum standar serta masalah premi kesehatan yang dibayarkan.
Kedepan, dewan berencana memanggil perusahaan tempat para buruh sawit bekerja agar didapatkan informasi yang berimbang.
"Kalau perlu juga kita akan lakukan sidak agar didapatkan informasi yang rill," ujarnya.
"Kita berharap revisi Perda ketenagakerjaan ini menjadi solusi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan buruh sawit," jelasnya.
Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV, M Lutfi Saifuddin revisi Perda ketenagakerjaan akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU Ciptaker Omnibus Law.
"Revisi ini dilakukan untuk mendorong pemerintah baik provinsi atau kab/kota memastikan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) bisa masuk di BPJS ketenagakerjaan," terang Lutfi. (maya/sip)
Posting Komentar