BERITABANJARMASIN.COM - Menindaklanjuti instruksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat bersama Eksekutif membahas realokasi APBD 2021 untuk pemotongan 10 persen anggaran SKPD yang digunakan pada penanganan Covid-19.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas selain untuk penanganan Covid-19 anggaran realokasi ini juga digunakan untuk bencana alam seperti banjir. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas per item mana anggaran SKPD yang bisa dikurangi dan mana yang tidak bisa.
Dari hasil tersebut diperoleh angka Rp8,5 miliar yang dapat dilakukan realokasi pada APBD 2021. "Nilai tersebut sama dengan 8,5 persen dari ketentuan pemerintah pusat 10 persen," ujar Suripno, Kamis (4/3/2021).
Besaran tersebut diketahui belum memenuhi ketentuan Kemendagri, meskipun begitu dewan kata Suripno sudah semaksimal mungkin melakukan realokasi pada APBD 2021.
Lanjutnya, setelah disepakati bersama akan dibawa ke rapat pimpinan untuk dilakukan pengesahan atau persetujuan dewan. "Apabila disetujui maka itu yang akan disampaikan sekretariat DPRD ke eksekutif," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Provinsi Kalsel Agus Dyan Nur mengatakan anggaran yang direlokasikan adalah kegiatan yang kurang prioritas sehingga dapat dialihkan dalam recofusing APBD 2021.
"Recofusing ini guna memfokuskan kegiatan pada penanganan Covid-19 dan bencana seperti banjir," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar