BERITABANJARMASIN.COM - Aspirasi terkait keluhan perizinan kapal nelayan disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Kesulitan yang kerap kali dihadapi para nelayan diantaranya alur penerbitan perizinan kapal dianggap nelayan sangat sulit di karenakan jarak yang sangat jauh antara kabupaten ke Ibu kota provinsi.
Nelayan kata Syaripuddin menghendaki kabupaten dapat menerbitkan perizinan, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke provinsi serta dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke nelayan harus dengan akta notaris, sehingga menyusahkan nelayan - nelayan kecil.
Dirinya pun mengapresiasi Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang turut memberikan bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga beberapa bantuan lainnya di tahun 2021.
"Kita berharap kedepan lebih bersinergi sehingga bantuan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalsel," ujarnya.
Adapun menurut pemaparan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Yuliadi masalah penerbitan perizinan nelayan harus mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh kementerian. Hal ini berguna untuk memudahkan pengawasan.
Selain itu lanjutnya, terkait permasalahan dana hibah dari pemerintah pusat untuk kapal - kapal dengan kapasitas dibawah 5 grosston tidak memerlukan akta notaris. (maya/sip)
Posting Komentar