BERITABANJARMASIN.COM - MK memutuskan sebagian wilayah di Kasel dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). KPU dan Bawaslu Kalsel menunggu instruksi berkaitan tahapan pelaksanaan.
Komisioner Bawaslu Kalsel Divisi Penyelesaian Sengketa, Aris Mardiono mengaku pihaknya siap melaksanakan tugas sesuai fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
Setelah instruksi penyelenggara pemilu di pemerintah pusat sudah keluar maka Bawaslu Kalsel akan menunggu dan menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan yang dibuat oleh KPU Kalsel.
"Pada intinya kami selaku penyelenggara pemilu menunggu arahan pusat untuk membuat jadwal dan tahapan PSU," jelasnya, Senin (22/3/2021).
Disebutkan Aris, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) PSU Kalsel mencapai 220 ribu pemilih sehingga diperlukan persiapan yang cukup panjang mulai dari melakukan pengawasan percetakan surat suara hingga pada pencoblosan nanti.
"Kami di Bawaslu akan melakukan proses tahapan tersebut, yang jadwalnya ditentukan KPU," ucapnya.
Kendati demikian karena menunggu arahan dari pusat pihaknya mengaku belum mengetahui skema bagaimana terkait rekruitmen panitia Ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Sementara itu Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menambahkan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 kecamatan diambil dari APBD Kalsel. "Anggaran PSU diambil dari APBD Pemprov Kalsel," katanya.
Adapun mengenai besaran kata dia belum dihitung karena masih dikonsultasikan dengan KPU RI termasuk jadwal dan tahapan PSU.
Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah mengakui adanya rencana pemberian dana hibah pilkada kepada KPU Kalsel untuk pelaksanaan PSU nanti. "Konsekuensinya pasti ke penganggaran, Mau tidak mau harus kita siapkan anggarannya," terangnya.
Dirinya pun meminta KPU Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemberian dana hibah pilkada tersebut. (maya/sip)
Posting Komentar