BERITABANJARMASIN.COM - Komisi IV DPRD Kalsel menggelar rapat kerja (raker) dengan mitra kerja SKPD di bawah kewenangannya Senin (22/3/2021). Pembahasan juga menyusul keputusan MK melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pikgub Kalsel.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin menegaskan dalam PSU kali ini meminta anggaran pendidikan dan kesehatan (Bidang Kesra) jangan disentuh mengingat banyak sarana pendidikan yang rusak dan segera diperbaiki akibat banjir awal tahun lalu.
Sebab, menurut Lutfi penyelenggaraan PSU Pilgub di tujuh kecamatan pastinya memerlukan biaya dalam jumlah cukup besar memakan anggaran dari kas daerah.
"Kami berharap jika ada refocusing untuk PSU tidak membebankan kepada anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan. Jangan dikurangi," tegas lutfi.
Disampaikan dengan dilaksanakannya PSU di Kalsel maka SKPD mitra kerjanya juga harus menyesuaikan dengan rencana kerja (Renja) tahun 2022.
Menurutnya seluruh SKPD terkait perlu mempersiapkan dan memperhatikan waktu
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah.
"Karena PSU, penetapan kepala daerah tertunda namun rencana pembangunan tahunan daerah harus tetap dipersiapkan," jelasnya.
Selain itu, Lutfi juga meminta SKPD pada Renja tahun 2022 dapat disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) yang telah disahkan seperti pada Perda penguatan fasilitasi pendidikan karakter.
"Jangan sampai Perda yang sudah kita sahkan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tidak termuat dalam renja 2022," ucapnya. (maya/sip)
Posting Komentar