BERITABANJARMASIN.COM - Beberapa hal yang rawan dan berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama saat datang ke Kalsel.
Selain itu dirinya juga menyoroti masalah aset yang ada di Kalsel. "Aset yang ada di Kalsel harus dijaga dan terdata dengan baik, jangan sampai hilang yang dapat mengakibatkan kerugian," ujarnya (19/4/2021) kepada BeritaBanjarmasin.com
Dipaparkan Bahtiar, berdasarkan data KPK tahun 2004 sampai dengan 2020 jenis tindak pidana korupsi didominasi kasus penyuapan di angka 66% dengan jumlah perkara sebanyak 236.
Diikuti kasus terbanyak ke dua yaitu terkait pengadaan barang dan jasa di angka 21%, diikuti oleh kasus-kasus lain diantaranya penyalahgunaan anggaran, TPPU, pungutan/pemerasan, perizinan dan merintangi proses KPK. "Kami mengharapkan peran aktif DPRD Provinsi Kalsel bersama-sama mencegah korupsi yang berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK mengungkapkan terima kasihnya dan akan ikut serta dalam pencegahan korupsi. "Jika memungkinkan pencerahan dan arahan dari KPK tiap tahun sehingga ada penyegaran bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar