BERITABANJARMASIN.COM - Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin mendesak Biro Organisasi Provinsi Kalsel menyelesaikan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.
Sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021 perihal penyederhanaan birokrasi dengan tenggang waktu hingga Juni 2021.
"Pemprov kalsel harus segera menyelesaikannya dan segera mengirim pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri setelah koordinasi dengan Pj setda serta Pj gubernur," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengemukakan penyederhanaan tersebut hingga hari ini (2/4/2021) sebagai upaya mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II demi menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan yang cepat.
Penyederhanaan birokrasi ini lanjutnya berdampak bahwa leader dari birokrasi itu ada di tangan esselon satu dan dua, dari itu keharusan bagi Pemprov Kalsel memilih kader terbaik dan berkompeten untuk jabatan eselon satu dan dua. "Jadi, jangan asal pilih atau salah pilih pejabat esselon," tekannya.
Menurutnya penyederhanaan sistem birokrasi ini sinergisitas instansi pusat dan daerah dalam rangka proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat serta memberikan perizinan dalam konteks investasi yang juga akan lebih baik. (maya/sip)
Posting Komentar