BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel meminta pemerintah meyakinkan jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini untuk menjamin keamanan terkait dana yang sudah disetorkan atau yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin Jumat (4/6/2021). Dirinya menghendaki pemerintah dapat memberikan pilihan kepada calon jemaah atas dana yang sudah disetorkan. "Seperti dapat ditarik sementara atau dijadikan deposito syariah," ujarnya.
Selain itu dikatakannya pemerintah harus meyakinkan dan menjamin keamanan dana yang sudah disetorkan tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
"Pemerintah perlu memberikan pengertian. Insya Allah bagi calon jemaah, pahala niat berhaji ini sama nilainya di hadapan Allah walau tertunda," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalsel, Noor Fahmi mengharapkan masyarakat dapat menerima keputusan dengan sabar dan meminta pemerintah segera mensosialisasikan keputusan resmi tersebut yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
Lebih lanjut dijelaskannya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi dinilai pemerintah dapat mengancam keselamatan jemaah sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami.
"Dalam sepekan terakhir ini masih belum menunjukkan penurunan signifikan terhadap jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar