BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel terpaksa menunda kunjungan kerja ke Kapuas, Kalteng dalam rangka studi banding pemekaran Gambut Raya.
Meningkatnya angka kasus Covid-19 di Kalteng terutama masuknya varian baru dari virus tersebut membuat pemerintah setempat mengambil kebijakan dengan melakukan penyekatan atau pembatasan keluar masuk orang.
Hal ini membuat DPRD Kalsel turut menunda niatnya untuk memperdalam kajian mengenai Pemekaran Gambut Raya yang dilaksanakan.
Menurut Ketua Pemekaran Gambut Raya Kalsel, Supian HK pihaknya telah merencanakan kunjungan ini dan mendapat respon diterima untuk melakukan studi banding dari Pemerintah Kapuas .
"Sebenarnya keberangkatan ini sudah dijadwalkan, sekda dan bupati juga menerima namun harus kita tunda," ujar Ketua DPRD Kalsel ini.
Adapun yang dijadwalkan berangkat ke Kapuas yaitu dari DPRD Kalsel, DPRD Kabupaten Banjar dan Ketua Pemekaran Gambut Raya Kalsel.
"Kami akan lanjutkan kembali jika pandemi Covid-19 melandai dan kondisi memungkinkan," ucapnya.
Dengan adanya imbauan dari pemda agar tidak melakukan kunjungan kerja ke luar daerah maka dewan sepakat untuk menunda sampai situasi dan kondisi yang memungkinkan.
Selain itu, Kalsel juga melakukan penyekatan daerah dan tidak sembarang orang bisa masuk ke Kalsel. "Kita membatasi orang masuk ke Kalsel dan disana juga dilakukan penyekatan masa kita melanggar," katanya.
Menurutnya Pemerintah Kapuas juga melakukan hal yang sama, terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas yang dulunya satu kawasan. (maya/sip)
Posting Komentar