BERITABANJARMASIN.COM - Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran diperlukan untuk melindungi warga yang bermukim di sepanjang sungai dan laut.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan diperlukan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayaran berupa sistem telekomunikasi pelayaran, sistem navigasi hingga jasa pandu kapal hingga hari ini (21/8/2021).
Ia menekankan bahwa kapal-kapal tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang semuanya harus aman, aman berlayar aman juga administratifnya.
Selain itu perlu komitmen dari gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan agar seluruh kegiatan pelayaran tersebut dibuat regulasi yang bersesuaian dengan peraturan di atasnya. "Ini demi keamanan dan keselamatan pelayaran dan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai," jelasnya.
Pernyataan Waket DPRD Kalsel ini menanggapi alur pelayaran yang ada di wilayah Kabupaten Tapin yang merupakan alur pelayaran sungai namun dilintasi oleh kapal laut dengan ukuran LOA (Lenght Over All) hingga 300 feet.
Sebagian besar kapal tersebut merupakan kapal tongkang yang tidak memiliki mesin (propelled) sehingga harus ditarik Tug Boat.
Kalau dari sudut pandang ekonomi tentu kata Syaripuddin tidak mungkin untuk melarang kapal laut berukuran besar memasuki alur pelayaran sungai di wilayah Tapin karena itu salah satu sumber penghasil.
"Tapi tentunya jangan dibiarkan seadanya, bisa merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar," katanya. (maya/sip)
Posting Komentar