BERITABANJARMASIN.COM - Payung hukum berupa Raperda diusulkan ke Komisi I DPRD Kalsel untuk memperkuat keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah Provinsi Kalsel.
Disampaikan Ketua FKUB Provinsi Kalsel, Drs Ilham Masykuri Hamdie selama ini keberadaan FKUB itu hanya berdasar peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat untuk FKUB di daerah.
"Sehingga FKUB Kalsel mengusulkan adanya Perda tentang toleransi," ucapnya.
Perda ini nantinya diharapkan menjadi landasan hukum untuk melakukan kerja-kerja pembinaan kerukunan kedepan yang arahnya untuk bersaing dengan provinsi lain guna mencapai harmoni award.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias menjelaskan usulan Raperda dari FKUB ini berkaca pada Perda yang telah digodok oleh Provinsi Jawa Timur tentang toleransi kehidupan bermasyarakat.
Dari itu, Komisi I akan menindaklanjuti usulan ini untuk dapat diprogramkan menjadi raperda inisiatif di tahun depan.
"Mudah-mudahan Ini nantinya dapat menjadi raperda inisiatif Komisi I DPRD Kalsel di tahun 2022," ujarnya.
Untuk indeks kerukunan beragama di Kalsel, Rachmah menilai sudah cukup baik yang berada di urutan ke-24 atau dengan angka 72,51 dan mendukung untuk dapat ditingkatkan.
Sedangkan menurut angka nasional indeks kerukunan beragama idealnya ada di angka 73,83.
"Dewan mendukung peningkatan indeks kerukunan beragama di Kalsel, dan berharap dapat meningkat di angka 75," ujarnya.
Selain itu kata Rachmah FKUB juga telah menyampaikan program-program yang dilaksanakan seperti mendukung kehidupan umat beragama di Kalsel meskipun secara merata kehidupan umat beragama di banua cukup kondusif.
"Namun tetap perlu kehati-hatian dan program yang jelas untuk meningkatkan kehidupan beragama di Kalsel," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar