BERITABANJARMASIN.COM - Sejumlah keluhan diterima DPRD Kalsel saat melaksanakan Sosialisasi Perda Provinsi Kalsel nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Salah satu yang disampaikan pengajar PAUD Terpadu Khalifah Banjarmasin Utara, Risna Mariati yang menerangkan permasalahan yang ada selama ini terkait masalah honor dan perizinan.
Ia pun berharap para guru PAUD ini lebih diperhatikan terlebih kebanyakan adalah para guru honorer. "Kesejahteraan para pendidik yang berperan mendidik para penerus bangsa ini perlu diperhatikan," harapnya.
Sementara itu anggota komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Dewi Damayanti Said yang menerima keluhan tersebut menyampaikan ia akan tetap menjembatani aspirasi dan keluhan-keluhan yang ada guna memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD ini.
"Saya akan mengkoordinasikan dengan komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi terkait pendidikan," ucapnya di Barito Kuala, Handil Bakti (11/10/2021).
Serta lanjutnya berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Banjarmasin, karena kebijakannya berada di pemerintah kota.
Dirinya mengatakan Sosper yang menyangkut pendidikan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama dan membuka diskusi mengenai hal-hal yang sejauh ini menjadi kendala pada pelaksanaan proses belajar mengajar siswa PAUD.
Ke depan ia mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan para guru TK dan PAUD ini. Sebelumnya dirinya juga sudah berkomunikasi dengan koordinator wilayah masing-masing.
"Sejauh ini mereka merasa terkendala masalah penerimaan gaji yang tersendat-sendat," ujarnya. (maya/sip)
Posting Komentar