Curah Hujan Tinggi, Pemkot Banjarmasin Berstatus Siaga Darurat Bencana Banjir

BERITABANJARMASIN.COM - Pemerintah Kota Banjarmasin menaikkan status daerahnya menjadi siaga darurat bencana banjir.

Hal itu disampaikan langsung Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Fahruraji bahwa pihaknya telah mengajukan surat rekomendasi kepada Wali Kota Banjarmasin untuk menaikkan status tersebut. "Masih belum ditandatangani Pak Wali," ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Intensitas curah hujan tingg diperkirakan hingga Januari 2022 membuat pemkot tak mau ambil risiko yang dapat menimbulkan banjir parah seperti tahun lalu.

Hal itu juga sebagai waspada dini bagi masyarakat untuk terus siap siaga jika luapan air sungai tidak terbendung lagi.

"Kami harap juga partisipasinya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan," pintanya.

Apalagi saat ini sudah mendapat early warning system atau peringatan dini terkait bencana banjir yang terjadi di tiga kabupaten di Kalsel.

Sebelumnya Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina telah mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terjadinya bencana banjir terutama bagi yang bermukim dibantaran sungai.

Terlebih kondisi di daerah Hulu, saat ini menjadi warning bagi Pemerintah Kota untuk terus berupaya mengatisipasi datangnya banjir. "Kawasan Japri Zam-Zam memiliki air tinggi, walaupun sudah dikeruk tapi tetap waspada," ujarnya.

Ia pun berharap dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemkot, mampu mengantisipasi terjadinnya banjir parah. (arum/sip)

Wali Kota Banjarmasin Bongkar Langsung Rumah Tak Layak Huni Untuk Diperbaiki

BERITABANJARMASIN.COM - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina ikut membongkar langsung rumah tak layak huni milik salah satu warga Gang Kubur jalan Sutoyo S Kecamatan Banjarmasin Tengah, Rabu (17/11/2021).

Giat tersebut merupakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) tahun 2021, yang menjadi program prioritas Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Ibnu memaparkan program tersbut kedepannya mampu membantu memperbaiki rumah warga yang tidak mampu untuk lebih baik lagi.

"Ada 83 keluarga di Kota Banjarmasin yang menerima manfaat dari program RS Rutilahu," jelasnya.

Program Rutilahu senilai 24 juta rupiah itu, merupakan program bedah rumah yang sudah lama digaungkan pemkot dengan pendataan terhadap warga yang tidak mampu.

Ia juga meminta ke ketua RT 36 itu, untuk ikut mengawal dalam pembangunan rumah tersebut, agar waktu yang ditargetkan mampu terlaksana.

Lantas apa saja kriteria untuk mendapatkan program tersebut?

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto menerangkan ada beberapa kriteria yang harus dimiliki.

Pertama pemilik rumah telah terdata oleh pihaknya, dengan memiliki surat kepemilikan rumah.

Rumah tidak menyewa, atau ada sengketa atas keterkaitan kepemilikkan rumah. Tidak berada dijalur yang dilarang oleh pemerintah.

"Setelah diverifikasi dan dinyatakan lolos verifikasi barulah bisa mendapatkan program tersebut," bebernya.

Tercatat ada 150 usulan rumah tak layak huni yang telah masuk di Dinsos, dan hanya 83 rumah yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam program di 2021. (arum/sip)

Pemprov Kalsel Tanggapi Dua Raperda Inisiatif Dewan

BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna terkait penjelasan komisi dan pendapat gubernur atas

Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah dan.Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Kamis (18/11/2021).

Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah yang dirumuskan Komisi I sedangkan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan rumusan dari Komisi II.

Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah memang sangat diperlukan keberadaannya karena potensi-potensi di setiap daerah tentu berbeda dan bisa saling melengkapi satu sama lain. "Kami mengapresiasi keberadaan Raperda tersebut," ujarnya.

Perda tentang kerja sama antar daerah ini diharapkan dapat menjadi regulasi yang strategis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kemudian terkait Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif ujar Roy sudah seharusnya pemerintah daerah hadir untuk bagaimana kedepan keberlanjutan ekonomi kreatif, budaya serta kerajinan bisa lebih berkembang di Kalsel.

Roy juga mengungkapkan terkait penyelenggaraan kedua Raperda tersebut sudah sesuai program pemerintah dan telah dilaksanakan namun belum memiliki regulasi sehingga dengan adanya payung hukum ini nantinya semakin memperkuat dasar kebijakan yang diambil pemerintah.

Apresiasi yang sama juga diberikan Gubernur Kalsel berkenaan dengan raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif.

"Namun kata Gubernur raperda ini harus memenuhi unsur-unsur tertib regulasi pembentukan produk hukum daerah," kata Roy membacakan tanggapan Sahbirin Noor.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah Provinsi Kalsel yang menurutnya sudah sangat responsif mendukung dan mengapresiasi dua raperda tersebut.

Raperda inisiatif dewan ini lanjutnya merupakan salah satu wujud komitmen dan kepedulian bersama dalam membangun kerja sama antar daerah serta pengembangan ekonomi kreatif di banua. (maya/sip)

Tingkatkan Mutu Pendapatan Pajak, Bakeuda Banjarmasin Gelar Sosialisasi Pajak Parkir Dan Reklame 2021

BERITABANJARMASIN.COM - Dalam meningkatkan mutu pendapatan pajak, Bakeuda Kota Banjarmasin gelar sosialisasi pajak parkir dan pajak reklame 2021, di salah satu hotel, Kamis (18/11/2021).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor memaparkan sosialisasi tersebut menindaklanjuti adanya perubahan pengelolaan pajak parkir yang saat ini dilimpahkan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)

"Tentunya kita berharap dengan pengalihan ini bisa memberikan dampak positif bagi pemkot," jelasnya.

Sebelumnya pajak parkir dikelola langsung oleh Dinas Perhuhungan Kota Banjarmasin dengan target Rp55 miliar di 2021.

Ia pun berharap dengan peralihan pengelolaan pajak parkir itu, bisa kembali mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Sementara itu, UPT pengelola parkir Dishub Kota Banjarmasin, Abi Manyu menerangkan ada 142 objek titik pajak parkir yang saat ini dikelola oleh pihaknya.

Dari angka tersebut, pajak parkir dari Duta Mall penyumbang tertinggi dengan angka 352 juta rupiah perbulannya sebelum pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk saat ini pajak parkir duta mall mengalami penurunan secara signifikan hanya mencapai 70 - 80 juta per bulan.

Selain itu, diposisi kedua penyumbang pajak parkir tertinggi ada di RSUD Ulin, sebesar 25 juta perbulannya. "Saat ini secara akumulatif sudah tercapai 80 persen pajak parkir," imbuhnya. (arum/sip)