BERITABANJARMASIN.COM - Pemkot Banjarmasin mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 naik 1,7 persen.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina memaparkan kenaikan tersebut sebesar 3.000.710 menyesuaikan penetapan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2022 oleh Pemprov Kalsel.
"Kami sepakat mengusulkan besaran UMK tersebut, menyusul penetapan UMP yang ditetapkan provinsi," paparnya, Selasa (23/11/2021)
Ibnu mengatakan besaran usulan sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Tentunya kenaikan tersebut mengacu pada PP tersebut, sehingga pihaknya tidak ingin mengambil kebijakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan. "Kami terus upayakan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Penetapan besaran UMK itu, ujar wali kota dua periode ini juga melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan angka inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Banjarmasin.
Dimana KHL Kota Banjarmasin itu sekitar Rp 2,5 juta sejak Tahun 2020 sudah naik. Bahkan diperkirakan menjadi satu - satunya kota di Indonesia yang sudah naik.
Diketahui sebelumnya, di tahun 2020 UMK Banjarmasin ditetapkan senilai Rp 2.918.226. Kemudian naik menjadi Rp 2.948.576 di tahun 2021. (arum/maya)
SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin Cegah Perundungan Dan Kekerasan Di Sekolah
BERITABANJARMASIN.COM - SMK 3 Muhammadiyah
Banjarmasin menjadi satu dari 11 SMK yang ditunjuk melakukan kegiatan Roots Day (program pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah).
Kepala SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin, Mungin menjelaskan, dari program Roots Day tersebut SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin dituntut untuk mensosialisasikan terkait pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah-sekolah lain.
Terlebih kata Mungin,.SMK di pandangan masyarakat merupakan sekolah yang sering terjadi perkelahian dikarenakan murid yang lebih dominan laki-laki.
"Makanya khususnya SMK jangan sampai kasus seperti di Jawa melebar ke Kalsel," katanya, Selasa (23/11/2021).
Sehingga, sebelum terjadi kasus bullying dan pelecehan harus ditekan mulai dari lingkungan sekolah terlebih dulu. Dimana kebanyakan kasus tersebut sering terjadi dilingkup sekolah.
Di SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin, sendiri sejauh ini diungkapkan Mungin, belum pernah terjadi kasus bullying maupun pelecehan seksual.
Sementara itu, Hadeli R Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, sangat mendukung program tersebut, dimana ini merupakan salah satu momen yang baik bagi SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin untuk memberikan contoh kepada sekolah lain.
"Ini adalah program yang diamanahi direktorat pendidikan vokasi salah satunya SMK 3 Muhammadiyah, dan ini sudah diwujudkan dalam pendelegasian pada hari ini," ucap Hadeli.
Diungkapkan Hadeli kasus perundungan di sekolah yang ada di Kalsel tidak begitu tinggi dan hanya ada beberapa kasus namun tidak begitu signifikan, dan bisa diantisipasi jauh sebelumnya.
Sehingga, ia berharap kasus perundungan dilingkup sekolah di Kalsel tidak terjadi daerah kita sebagaimana yang ada di daerah lain.
"Syukur alhamdulillah kita tidak terlalu banyak perundungan karena kesadaran dari lingkungan sekolah, orang tua, masyarakat, dan anak anak itu sendiri," pungkasnya. (fitri/sip)
Posting Komentar