Gustafa Ingatkan Masyarakat Kalsel Waspada Pinjol Ilegal

BERITABANJARMASIN.COM - Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal membuat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gustafa Yandi angkat bicara. Ia mengimbau masyarakat jangan mudah terjebak.

"Sudah semakin marak dan tentunya merugikan kepada usahanya termasuk juga ke pribadi dan keluarga," kata Gustafa, Selasa (2/11/2021).

Dinas koperasi dan UKM sendiri sudah menyediakan jalur yang resmi secara khusus seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan pihaknya juga siap mendampingi untuk prosedurnya.

Masyarakat, kata ia, harus lebih berhati-hati saat menerima pesan penawaran pinjol agar tidak langsung mengiyakan dan lebih baik konsultasikan dengan orang terdekat terlebih dahulu. "Melalui kami bisa juga lakukan untuk pendampingan agar bisa mendapatkan jalur yang resmi," pungkasnya. (fitri/sip)

Anggota DPR RI Dapil Kalsel Upayakan Keberlanjutan Vaksinasi Di Banua

BERITABANJARMASIN.COM - Anggota DPR RI Komisi X, Muhammad Nur mengungkapkan sebaran vaksin harus merata di berbagai wilayah di Kalsel.

Dirinya juga akan mengupayakan agar masyarakat Kalsel mendapatkan dosis vaksin tambahan agar capaian vaksinasi lebih luas ke wilayah yang ada di banua hingga hari ini (2/11/2021).

"Kita dari DPR RI akan mengupayakan agar kuota vaksin di sini ditambah," ujar Anggota DPR RI asal Dapil II Kalsel tersebut.

Vaksin menurutnya merupakan ikhtiar guna melawan Covid-19. Dia berharap agar masyarakat Kalsel tetap sehat dan selamat dari wabah pandemi.

Wakil Sekretaris Jendral DPP Gerindra itu

juga mengimbau bagi masyarakat yang sudah menerima vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-sehari.

Sebelumnya vaksinasi yang merupakan rangkaian giat distribusi vaksin telah M Nur laksanakan di beberapa wilayah di Kalsel

seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. Banjar, Tanah Laut, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, HSU dan Barito Kuala.

Sebanyak 5.000 vaksin telah terdistribusi langsung ke masyarakat Kalsel di berbagai kabupaten/kota dengan melibatkan DPD dan DPC Partai Gerindra dan juga Anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota Fraksi Gerindra di Kalsel.

Pihaknya masih terus melakukan Kerja-kerja kolektif membantu warga mendapatkan dosis vaksin dan berharap bantuan vaksinasi yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kalsel. (maya/sip)

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Kampung KB, Pemkot Banjarmasin Lakukan Pemetaan Aspirasi Warga

BERITABANJARMASIN.COM - Meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di kawasan Kampung Baiman (KB), Pemkot Banjarmasin melakukan pemetaan aspirasi.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin, menargetkan pemetaan sendiri paling lambat akhir November 2021.

Agar di 2022 bisa ditindaklanjuti dan dikerjakan dalam memberikan kesejahteraan bagi warga. "Ini upaya meningkatkan kesejahteraan warga," terangnya, Selasa (2/11/2021).

Di berbagai bidang, baik itu pendidikan, sosial, infrastruktur serta administrasi kependudukan. Paling banyak mendapatkan keluhan dari 26 kampung KB di lima kecamatan.

Untuk itu, dari hasil evaluasi yang telah dilakuka pihaknya bisa mendapatkan solusi untuk memenuhi pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Apalagi sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin menginstruksikan memberikan pelayanan terbaik sesuai visi misi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, Mengatakan akan terus mendata dan mengevaluasi disetiap program yang telah dicanangkan pemkot.

Mengingat kampung KB merupakan sebuah program yang telah lama digaungkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan peningkataan mutu pelayanan publik terhadap masyarakat. "Semoga kita bisa terus tingkatkan kesejahteraan warga," pungkasnya. (arum/sip)

Keberangkatan Haji Dan Umroh Kalsel Masih Menunggu Kebijakan Kemenag RI

BERITABANJARMASIN.COM - Kepala kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan jadwal keberangkatan umroh dan haji untuk Kalsel masih menunggu kebijakan dari Kementerian Agama RI.

Seperti persiapan vaksinasi Covid-19 untuk calon jemaah haji (CJH) dan calon jemaah umroh, tes kesehatan, karantina dan lainnya yang menjadi fokus pada pemberangkatan haji tahun 2022.

"Kami juga masih menunggu respon pemerintah kerajaan Arab Saudi," ucap HM Tambrin, Selasa (2/11/2021).

Sedangkan untuk keberangkatan calon jemaah haji (CJH) Kalsel, tercatat daftar tunggu (waiting list) mencapai 36 tahun.

"Jadi memang terlambat. Bahkan, waiting list Kalsel ini terlama untuk tingkat provinsi, di posisi kedua Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan 35 tahun," ungkapnya.

Bagi calon jemaah haji tahun 2021 yang tertunda keberangkatan akan dipriorintaskan untuk diberangkatkan pada tahun depan. (fitri/sip)

Respon Keluhan Sopir Angkutan, Komisi III Minta Kinerja Satgas Pengendali BBM Dievalusi

BERITABANJARMASIN.COM - Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyarankan evaluasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengendali BBM yang dibentuk Pemprov Kalsel.

Hal ini menindaklanjuti maraknya pelansir

solar dan bio solar sehingga sulit mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga terjadi antrian di sejumlah SPBU di Kalsel.

Keluhan para sopir angkutan barang dan Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin ini dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel Senin (1/11/2021).

Abidinsyah meminta selain evaluasi kinerja satgas juga mengupayakan surat dari Gubernur Kalsel ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kouta Solar dan Bio Solar bisa direspon.

Dirinya pun meminta jika satgas BBM itu dibuat harus jelas serta ada realisasinya dan implikasi di lapangan apakah sudah jalan atau belum.

"Yang menjadi pertanyaan kalau selama ini ada satgas kenapa terjadi antrian BBM karena masih ada pelansir," terangnya.

Ia juga meminta politisi banua di Senayan supaya berbuat nyata dan dukungan untuk mengatasi permasalahan masyarakat Kalsel.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Inna Yulianti mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi kelangkaan BBM Bersubsidi di Kalsel.

Seperti membentuk Satgas Pengendali BBM tertentu, melakukan koordinasi dan melayangkan surat gubernur ke BPH Migas serta ada rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM Bersubsidi mengantisipasi pelangsir.

Satgas Pengendali BBM Tertentu ini ujar Inna sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur. Dia menyebutkan seperti dari Badan Intelijen yang turun ke lapangan untuk melihat adanya antrean di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM. Kemudian ada rapat untuk membuat surat edaran menentukan siapa saja yang boleh membeli BBM Bersubsidi.

Selain itu pihaknya juga menggelar rapat di Krimsus termasuk rapat di DPRD. Inna juga menanggapi surat gubernur sudah disampaikan ke BPH Migas. Saat ini pihaknya juga membantu mengawal mengurai kemacetan akibat antrean di SPBU. (maya/sip)