BERITABANJARMASIN.COM - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) antisipasi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang laut (ROB) dengan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor).
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanbu, Dwi Kesuma Putra, mengatakan hal ini berdasarkan hukum Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021.
Adapun tujuan Rakor yakni untuk meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder penanggulangan bencana dalam rangka menentukan langkah-langkah kesiap siagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi di musim penghujan sebagai dampak dari fenomena La Nina.
Kegiatan rakor ini dihadiri sebanyak 32 orang, terdiri dari pimpinan SKPD, Forkopimda, Lembaga Institusi, Organisasi dan dunia usaha yang terlibat dengan penanggulangan bencana.
Bupati Zairullah Azhar dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan, dan kalau bisa memprediksi bencana yang sering terjadi pada musim hujan, dimana ada beberapa daerah yang mempunyai langganan banjir, perlu diwaspadai persoalan kedekatan wilayah dengan wilayah laut.
Secara keseluruhan Pemerintah Daerah sedang berusaha secara maksimal, melakukan perencanaan untuk melakukan penanganan secara menyeluruh.
"Kedepannya harapan kita, bisa menuntaskan secara langsung dari hal-hal yang bisa menjadi sumber persoalan," ucap Zairullah, Kamis (18/11/2021).
Bahkan perlu dilakukan keterlibatan masyarakat, pihaknya sudah bisa memprediksi daerah-daerah mana yang mempunyai masalah, dengan berbagai kemungkinan, sehingga masyarakat akan jauh lebih efektif, maka penanggulangan dapat diatasi.
"Pemerintah Daerah punya tanggungjawab bersama-sama Forkopimda dan semua stakeholder yang terkait," ujarnya.(adv)
Posting Komentar