BERITABANJARMASIN.COM - Pasca ditetapkannya Bupati HSU sebagai tersangka oleh KPK RI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel mengambil langkah cepat.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK Mengakatan internal Partai Golkar Kalsel sangat prihatin dengan kondisi Abdul Wahid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Apapun keputusan penegak hukum kami taat aturan, namun kami juga mengacu pada asas praduga tak bersalah, meski beliau sudah tersangka tapi belum menjadi terpidana," paparnya di DPD Golkar Kalsel.
Agar roda organisasi partai di Kabupaten HSU, tetap jalan maka terhitung sejak (19/11/2021) Golkar ujar Supian menonaktifkan Abdul Wahid
sebagai ketua partai.
Ini juga merupakan hasil komunikasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel yang juga sebagai Gubernur Kalsel yang telah menyampaikan usulan ke Mendagri untuk menonaktifkan Abdul Wahid sebagai Bupati HSU dan menunjuk Plt.
"Kami sudah memutuskan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU, yakni Sahrujani," sebutnya.
Supian HK yang Ketua DPRD Kalsel ini juga berpesan bagi pihak eksekutif dan legislatif maupun partai politik yang ada di Kalsel kejadian ini menjadi contoh karena kasus dugaan korupsi dan suap ini kembali terjadi.
"Semoga ini jadi pelajaran bagi generasi penerus, kami pun sangat mendukung upaya KPK memberantas tindak pidana korupsi," ucapnya.
Terkait penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU, menurut Supian sosok Sahrujani sudah layak menempati posisi tersebut.
Sahrujani yang saat ini menjabat Ketua Komisi III DPRD Kalsel adalah koordinator pemenangan pemilu Partai Golkar di HSU, selain itu pernah menjabat Ketua Harian Partai Golkar Kab HSU dan pernah juga menjabat Ketua DPRD HSU.
Adapun menanggapi Pemilu 2024 mendatang memperbaiki nama partai pasca kasus korupsi ini Supian HK menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi di internal partai dan menjadikan ini sebagai pelajaran agar tidak kembali terulang di masa yang akan datang. (maya/sip)
Posting Komentar