BERITABANJARMASIN.COM - Para pelaku usaha perkebunan perlu melihat perkembangan dunia usaha terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku berkaitan perkebunan kelapa sawit.
Salah satunya mempelajari Perda Kalsel Nomor 2/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad mengatakan meski perda ini tidak secara detail membahas mengenai perkebunan kelapa sawit namun didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta ancaman hukuman yang wajib diketahui dan ditaati oleh semua pelaku usaha perkebunan.
"Baik yang berskala besar (perusahaan) maupun skala kecil yang dikelola secara perorangan," ujarnya saat menggelar Sosper Perda kepada puluhan pelaku usaha perkebunan sawit Desa Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.
Dirinya juga menjelaskan perda ini mewajibkan kepada setiap pelaku usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik agar melengkapi usahanya dengan surat izin pengelolaan usaha perkebunan dan surat izin pendukung lainnya.
"Harapan saya, informasi ini dapat disampaikan lagi kepada warga yang lain tentang pentingnya mempelajari isi Perda No 2/2013 ini," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Barito Kuala, H Suwartono Susanto menyampaikan pihaknya akan membantu memfasilitasi kepada warga atau pelaku usaha perkebunan yang akan mengajukan permohonan izin usahanya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Disbunak Batola.
Seperti menerbitkan Izin Usaha Perkebunan terintegrasi Pabrik (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
Termasuk kata dia penerbitan STDB sebagai legalitas terhadap lahan kebun masyarakat yang membudidayakan komoditas perkebunan dan lain sebagainya. (maya/sip)
Posting Komentar