BEBERAPA kabar terbaru saat ini tengah mewarnai Kota Banjarmasin. Lima diantaranya yang paling menarik dirangkum redaksi Beritabanjarmasin.com untuk pembaca.
1. Status Siaga Banjir di Kota Banjarmasin Hingga Desember 2021
Intensitas curah hujan tinggi beberapa hari terakhir membuat Pemkot Banjarmasin menetapkan status siaga banjir hingga Desember mendatang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina agar masyarakat siaga dan sigap datangnya musibah banjir.
Namun, menurut Ibnu itu bisa terjadi jika intensitas curah hujan tinggi dibarengi dengan debit air sungai juga tinggi. "Mudah - mudahan tidak terjadi air pasang sehingga banjir tidak terjadi," ungkapnya, Senin (1/11/2021).
Apalagi pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana banjir. Misalnya program normalisasi sungai, dengan pengerukkan sungai- sungai vital yang saat ini masih terus berlangsung di kawasan Jalan A Yani.
Tak hanya itu proses penyelesaian drainase, pembangunan saluran air sudah memasukki tahap finishing. "Kami harapkan secepatnya pengerjaan tersebut bisa cepat diselesaikan," harapnya.
Jika pun terjadi banjir, maka tidak akan separah seperti diawal tahun lalu. Karena aliran air akan lebih mudah turun setelah dilakukan normalisasi sungai.
2. Aduan Masyarakat ke Ombudsman Kalsel Tahun 2021 Naik Dari Tahun Lalu, Ada 953 Laporan Masuk
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengungkapkan ada 953 aduan masuk dari Januari - September 2021. Baik terkait laporan maupun yang bersifat konsultasi.
Untuk jumlah laporan yang masuk sebanyak 168 akses, sementara sisanya hanya sekedar konsultasi maupun meminta saran dari Ombudsman RI perwakilan Kalsel.
"Mengingat Ombudsman RI Perwakilan Kalsel sendiri merupakan pengawas pelayanan publik sehingga ruang lingkupnya sangat luas," kata Hadi, Kamis (4/11/2021).
Sehingga, laporan yang masuk beragam, seperti masalah infrastruktur, jaminan sosial, masalah bantuan sosial, administrasi kependudukan, air minum, listrik. "Paling mendominasi di pertanahan dan masalah kepegawaian," ujarnya.
Hingga bulan November total aduan yang masuk yakni 168, Ombudsman RI perwakilan Kalsel sudah menyelesaikan 70 persen lebih aduan.
Pihaknya berkomitmen di akhir Desember sisanya akan selesai sesuai dengan harapan dan ekspektasi pelapor.
Fokus dalam penyelesaian laporan oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, yakni dengan mendalami kronologis kasus atau permasalahan yang dialami pelapor agar mengetahui harapan dan keinginan dari pelapor tersebut.
Hadi mengungkapkan aduan masyarakat di 2021 jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu sebesar 548 akses naik menjadi 953 akses.
"Laporan begitu juga akhir tahun 2020 sebanyak 155, tahun 2021 di November 168, dan masih ada Desember jadi meningkat," pungkasnya.
Aduan masyarakat terkait potensi maladministrasi di Ombudsman RI Perwakilan Kalsel cukup tinggi.
Maladministrasi adalah perbuatan melawan etika dan hukum pada administrasi pelayanan publik.
"Penyelenggara pelayanan publik itu harus sadar terhadap maladministrasi dan cara menghindarinya," ucapnya.
Ada 10 bentuk maladminitrasi yang biasanya terjadi seperti banyak tidak memberi pelayanan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut.
"Sering dilaporkan jenisnya itu misalnya layanan administrasi yang diakses masyarakat tidak sesuai standar pelayanan masyarakat yang dipampang oleh penyelenggara," bebernya.
Seperti halnya saat masyarakat membuat dokumen akan selesai dalam waktu tiga hari, namun nyatanya berlarut hingga empat hari bahkan sampai satu bulan.
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan janji yang diumumkan ke publik dan hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya di masyarakat.
3. Edi Sucipto Pimpin Dua Organisasi Advokat di Banjarmasin Sekaligus
Dua organisasi advokat yakni DPC IKADIN-PERADI Banjarmasin dijabat sekasligus oleh Edi Sucipto. Dirinya dilantik di waktu bersamaan pada Sabtu (6/11/2021) di Hotel Galaxy Banjarmasin.
Dirinya sah dilantik menjadi Ketua DPC IKADIN ditandai dengan penyerahan SK DPP Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKADIN Banjarmasin Masa Jabatan 2020 – 2024 oleh Ketua Umum DPP IKADIN Bapak H. Sutrisno.
Kemudian dilanjutkan pada malam harinya dengan penyerahan SK DPN PERADI tentang Pengangkatan Pengurus DPC PERADI Banjarmasin Masa Jabatan 2021 – 2026 dan PATAKA PERADI (secara simbolik) oleh Ketua Umum DPN PERADI Bapak Prof. Otto Hasibuan kepada H. Edi Sucipto.
Ketua DPC Ikadin Banjarmasin, Edi Sucipto mengatakan para advokat harus bekerja secara profesional dan tidak melanggar kode etik agar para pencari keadilan dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Kedepan dirinya juga akan bersinergi dengan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan advokat Banjarmasin menjadi advokat yang berkualitas dan berintegritas di era 4.0. "Kami ingin advokat di Banjarmasin ini profesional dan mandiri," tegasnya.
Adapun langkah kedepan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya mengadakan kunjungan khusus berkelanjutan berkaitan dengan dunia kepengacaraan.
Ketua Umum DPP Ikadin, Sutrisno menyampaikan Banjarmasin adalah tempat bersejarah dimana pada tahun 2015 terpilih nya dia sebagai Ketua Umum DPP Ikadin pada saat Munas yang diselenggarakan di Banjarmasin dan berjalan dengan lancar.
Ikadin lanjutnya selain memposisikan diri sebagai organisasi advokat juga sebagai organisasi perjuangan.
Maksud dari organisasi pejuang kata Sutrisno adalah tidak hanya mencari materi namun harus berjuang demi tegaknya hukum dan kebenaran. "Mereka itu harus maju tampil, hukum harus ditegakkan itu lah advokat pejuang," ujarnya.
Dalam pelantikan Peradi, Prof Otto memberi pesan kepada para pengurus yang dilantik untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. "Anda harus tetap berjuang meski angin menerpa anda," ujarnya
Dirinya juga mengucapkan selamat berjuang kepada pengurus yang dilantik dan berharap Peradi menjadi organisasi yang profesional, bebas mandiri dan berkualitas.
Ia juga mengharapkan DPC Peradi Banjarmasin berkonsentrasi untuk PBH yang menyangkut bantuan hukum cuma-cuma guna membantu rakyat yang tidak mampu secara ekonomi maupun politik.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi yang langsung ke masyarakat melalui PBH Peradi," sebutnya.
Otto menyebutkan saat ini ada 127 Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi yang tersebar di Indonesia dan itu bergerak semuanya. "Sudah 162 cabang, saya targetkan mungkin bisa sampai 250 cabang untuk seluruh Indonesia," katanya.
Sebagai pengurus ujarnya, mereka perlu melakukan seminar, pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas advokatnya karena bagaimana pun perkembangan hukum dimana pun harus diikuti. "Intinya dimana ada keadilan disitu ada Peradi," ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Banjarmasin masa jabatan 2021--2026 yang diketuai M Sabri Noor Herman.
Kemudian dilanjutkan Pengangkatan Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Martapura Banjarbaru Masa Jabatan 2021--2024 dan Pataka PBH Peradi.
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatangan MoU antara DPN Peradi dengan Fakultas Hukum ULM dan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.
4. Keluhan Warga Alalak Terkait Air Bersih Direspon PDAM Bandarmasih
Menanggapi keluhan masyarakat Alalak Tengah Banjarmasin Utara atas keterbatasannya air bersih, PDAM Bandarmasih angkat bicara.
Senior Manager Transmisi dan Distribusi PDAM Bandarmasih, Walino menerangkan Alalak Tengah dan sebagian utara memang wilayah pelayanan paling ujung dan kritis.
Sehingga ketika ada permasalahan atau perbaikan pipa, maka wilayah itulah akan menjadi area yang terkena dampak duluan atau paling pertama yang mengalami macet air.
"Pengembaliannya paling terakhir atau yang paling lama airnya akan mengalir normal seperti semula," jelasnya, Selasa (9/11/2021).
Tekanan air di enam RT di Kelurahan Alalak Tengah mulai dari RT 15, 14, 13, 12, 11 dan 10 mengalami penurunan atau macet.
Menangani kemacetan air ini, lanjutnya PDAM Bandarmasih sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan mobil tangki bagi wilayah-wilayah terdampak.
Kemudian tim TRD mengevaluasi jaringan, harus dioptimalkan, karena masih ada pipa tersier dikawasan tersebut. “Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan, sudah mengalir," imbuhnya.
Ia mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan pengawasan diwilayah tersebut yang mengalami kesulitan air bersih.
Sebelumnya, warga Alalak Tengah, Husna mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih dari PDAM. Bahkan dalam sepekan terakhir, ia bersama warga setempat tidak mendapat aliran air bersih sama sekali, alias mati total. Walaupun sudah disedot menggunakan mesin pompa air.
"Kami harap mendapatkan perhatinnya dari PDAM untul dicek penyebabnya," harapnya.
5.Viral Foto Lonjakan Antrean Pasien, Komisi IV Panggil Direksi RSUD Ulin
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin menyoroti viralnya foto antrean pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.
Pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak rumah sakit (8/11/2021) mengetahui duduk perkara yang terjadi.
Lutfi mengaku banyak mendapat aduan terkait viralnya foto antrean pasien BPJS yang tersebar di media sosial.
Dirinya pun berharap ke depan lebih diperbaiki lagi dan kejadian tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebab, menurutnya semua pihak harus lebih mawas diri karena di era digital hari ini hal apa pun akan tersebar dengan cepat melalui internet.
Menanggapi hal tersebut Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, DR dr Izaak Zoelkarnain Akbar menjelaskan hal tersebut disebabkan baru dibukanya loket antrean yang sebelumnya sempat ditutup karena pandemi.
Dimana sebelumnya loket antrean sempat ditutup karena pandemi, sehingga ketika dibuka kembali, terjadi lonjakan jumlah calon pasien yang akan mendaftar.
Dari kejadian tersebutdr Izaak mengaku langsung melaksanakan rapat dengan manajemen demi mengurai panjangnya antrean. "Ke depan calon pasien akan langsung mendaftarkan diri ke poli masing-masing," jelasnya.
Disisi lain anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Wahyudi Rahman memberikan masukan agar lebih memaksimalkan pendaftaran secara online yang sudah ada di website resmi RSUD Ulin Banjarmasin.
"Pendaftaran online akan efektif mengurai antrean dan mengatasi para calo yang ada di loket," katanya.
Karenanya ia berharap hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan salah satu caranya yakni menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas.
Terlebih menurutnya RSUD Ulin Banjarmasin merupakan salah satu RS rujukan yang ada di Kalsel sehingga pelayanannya pun harus profesional dan tersistematis dengan baik. (tim jurnalis BBCOM/maya)
Posting Komentar