BERITABANJARMASIN.COM -.Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Kalsel di Gedung DPRD Kalsel Senin (15/11/2021) terpaksa harus diskors karena tidak menemui solusi.
Hal ini lantaran terganjal pokok pikiran (pokir) dewan yang tidak merata. Sejumlah anggota dewan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel tersebut mempertanyakan perihal Pokok Pikiran (Pokir) yang tidak terakomodir.
Salah satu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dari Fraksi Nasdem, H Iberahim meminta dan menyarankan agar jatah Pokir untuk 55 anggota dewan bisa dibagi rata semisal dikisaran Rp3 miliar per anggota.
"Saya usul pokir ini dibagi rata saja supaya tidak ada kesenjangan," ucapnya.
Menangapi hal tersebut, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel yang juga Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan usulan pokir paling lambat masuk akhir April sebelum RKPD disahkan.
"Ini sudah masuk bulan Oktober jadi tidak bisa di akomodir," ucapnya.
Ia pun menyatakan tidak pernah menolak pokir yang memang sudah diatur Permendagri No 86/2017 serta masuk sesuai jadwal dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Sementara itu, Anggota TAPD yang juga Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira memaparkan pokir yang dapat ditampung harus sesuai dengan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian melihat skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Merespon permasalahan Pokir tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyarankan agar setiap anggota dewan membentuk persamaan seperti Pokir dengan membuat program kerja untuk diusulkan kepada eksekutif.
"Jadi nanti akan disesuaikan juga, apakah itu sudah masuk progran kabupaten pusat atau provinsi," katanya. (maya/sip)
Posting Komentar