DP3A Kalsel Beberkan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sepanjang 2020

BERITABANJARMASIN.COM - Data korban kasus kekerasan di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 273 kasus dengan korban anak 193 orang dan perempuan 232 orang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kalsel, Husnul Hatimah, Selasa (30/11/2021).

Adapun persentase korban dan pelaku berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan status usia yaitu perempuan sebagai korban dengan persentase 77,9 persen sedangkan laki-laki sebagai pelaku dengan persentase 22,1 persen, yang mana persentase korban tertinggi berdasarkan tempat kejadian terdapat di dalam rumah tangga dengan persentase 64,3 persen.

Persentase korban pada anak-anak menurut status usia yaitu 65,2 persen sedangkan persentase pelaku pada anak-anak menurut status usia yaitu 22,6 persen.

Pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di masing-masing unit pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya UPTD PPA.

"Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki empat UPT PPA yang sudah terbentuk yaitu Provinsi, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tabalong," paparnya.

Sedangkan untuk Kabupaten/ Kota yang lainnya dalam proses pembentukan. Adanya UPT PPA tersebut merupakan tempat pelayanan dan penangan kasus kekerasan.

Sejalan dengan kebijakan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindaklanjutnya ialah, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang yang mana kebijakan ini dalam rangka memberikan perempuan dan anak untuk berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Kami DP3A dimandatkan Bapak Presiden Joko Widodo lima isu prioritas perempuan dan anak yang harus diselesaikanhingga tahu 2024 salah satunya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia juga berterimakasih kepada pemda, lembaga usaha, lembaga masyarakat, dan masyarajat yang telah memberikan kontribusi dan integritas dalam upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak

"Saya yakin dan optimis, jika kita mau bahu membahu, bergandeng tangan, menyamakan persepsi, dan menyatukan tujuan maka bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia emas tahun 2024," tandasnya. (fitri/sip)

Dewan Kalsel Soroti Melambungnya Harga Minyak Goreng

BERITABANJARMASIN.COM - Melambungnya harga minyak goreng di pasaran ditanggapi Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo.

Menurut Imam terkait mahalnya harga minyak goreng ini belum ada laporan Dinas Perdagangan Kalsel ke pihaknya.

Imam mengatakan memang harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini sangat tinggi bahkan sudah menyentuh angka di atas Rp3000 per kilogramnya.

Namun menurutnya Kalsel adalah lumbung dari TBS yang memiliki lahan kelapa sawit yang luas. Sehingga pihaknya mempertanyakan apakah harga yang melambung tersebut karena keperluan di dunia CPO tinggi sehingga lebih banyak di ekspor daripada dipergunakan untuk minyak goreng.

"Ini yang akan kita pertanyakan ke dinas terkait," ucapnya.

Dengan tingginya angka crude palm oil (CPO) di pasar dunia lanjut Imam, ini menjadi kendala sehingga pabrik-pabrik minyak goreng tidak mampu membeli CPO karena harga yang mahal.

Memang keperluan di dalam negeri juga banyak dimana sesuai jadwal terang Imam sudah memasuki B30 dan B50 yang merupakan program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran biodesel dan solar yang nantinya menghasilkan produk Biosolar.

"Ini juga banyak menyerap TBS," ucapnya. (maya/sip)

Tim Penjaringan Balon Ketum KONI Kalsel Umumkan Hasil Verifikasi, Bambang Dinyatakan Memenuhi Syarat

BERITABANJARMASIN.COM - Bambang Heri Purnama dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon (balon) Ketua Umum KONI Kalsel periode 2021-2025.

Hal ini disampaikan langsung Ketua penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua umum KONI Kalsel, Sarmidi di Sekretariat KONI Kalsel Selasa (30/11/2021).

Bambang yang menjabat Ketua KONI Kalsel saat ini dinyatakan lolos verifikasi administrasi dengan dukungan yang sah dari 12 KONI kab/kota dan 31 dukungan dari pengurus cabang olahraga (cabor).

"Setelah dilakukan verifikasi beliau (Bambang) kami nyatakan lolos seleksi dari tim penjaringan," ucapnya.

Selanjutnya tim penjaringan akan mengantar berkas tersebut kepada panitia Musprov KONI se kab/kota untuk menentukan apakah calon tunggal tersebut layak menjabat sebagai Ketua KONI Kalsel periode 2021-2025.

"Hasil akan diserahkan ke panitia Musprov KONI se kab/kota, nanti dari mereka yang menentukan dipilih atau tidak," ucapnya.

Selain Bambang dalam pendaftaran Balon Ketua KONI tersebut Rektor ULM Banjarmasin, Sutarto Hadi juga mencalonkan diri di detik detik terakhir pendaftaran.

Namun dari hasil verifikasi pihaknya ujar Sarmidi tidak memenuhi persyaratan yang mewajibkan mengantongi surat dukungan resmi sekurang-kurangnya tiga suara dari KONI kabupaten/kota dan minimal suara dari 10 Cabor anggota KONI Kalsel termasuk fungsional.

Dimana dalam verifikasi tersebut Sutarto tidak didukung KONI kab/kota dan hanya satu KONI yang mendukung namun ternyata ganda dan dianggap tidak sah yang juga memberikan dukungan terhadap Bambang Purnama.

Begitu pula dengan 11 Cabor yang mendukung Sutarto ada lima Cabor yang tidak memenuhi persyaratan. "Sehingga secara verifikasi administrasi tidak terpenuhi," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Sarmidi juga meminta agar panitia Musprov nantinya memperhatikan AD/ART dalam agenda pemilihan tersebut. (maya/sip)

Pemerintah Kalsel Targetkan 3.000 Ha Jadi Pusat Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

BERITABANJARMASIN.COM - Sebanyak 3.000 hektare lahan di wilayah Kalsel menjadi target rehabilitasi mangrove tahun 2021 ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi mengungkapkan dasar adanya program rehabilitasi tersebut atas keprihatinan kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

"Rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi menjadi hal utama dan kita lihat sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu," paparnya (30/11/2021).

Yani mengharapkan di tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan. Ia menilai terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi harus menjadi perhatian Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kab Tanah Bumbu.

Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari menyampaikan khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektare.

Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan dia menyebutkan berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel.

"Mudahan-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi yang meliputi daerah Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih," terangnya.

Namun, ia menyampaikan, pemerintah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektare.

"Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalsel," katanya.

Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.

Hal ini menindaklanjuti adanya aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, maka pihaknya BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 Ha untuk percepatan rehabilitasi mangrove.

Langkah ini, kata dia merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Dimana Tahun ini rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel yang sudah dilakukan sekitar 50 hektare (Ha) serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti.

Namun karena adanya sinergi bersama Dishut hingga Dislautkan planing perencanaan sudah ada di 2021. (maya/sip)