BERITABANJARMASIN.COM - Provinsi Kalsel menjadi tuan rumah seminar nasional terkait penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dalam peringatan hari anti korupsi Sedunia (Hakordia) yang di ikuti seluruh provinsi se-Indonesia dan kabupaten/kota secara daring, Kamis (2/12/2021).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang cukup besar baik dalam APBN maupun APBD. Bahkan setiap tahunnya anggaran untuk belanja barang dan jasa mencapai triliunan rupiah. "Di lingkungan Kalsel pada November 2021 ini realisasi pengadaan barang dan jasa mencapai 1,2 triliun," ucap Sahbirin.
Dimana pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hampir dalam seluruh kegiatan pemerintahan.
Seperti membangun infrastruktur, membangun pendidikan, sektor kesehatan, dan meningkatkan pelayanan dan sektor lainnya. Semuanya akan bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu sistem yang baik kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) para pejabat fungsional para pengadaan barang dan jasa.
"Sejak tahun 2020 biro pengadaan barang dan jasa di Kalsel sudah dapat mencapai kematangan pada level ketiga pro aktif sesuai target LKPP KPK RI," bebernya.
Dan saat ini unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Kalsel sudah memiliki 21 pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dari 30 orang tenaga yang diperlukan berdasarkan perhimpunan.
Ini artinya unit kerja Pemprov Kalsel mampu memenuhi 70 persen kebutuhan SDM dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.
"Bandingkan dengan target LKPP pemenuhan jabatan fungsional pengelola UKPBJ minimal 60 persen maka unit kerja UKPBJ di Kalsel telah melampau target," bebernya.
Bahkan saat ini, Pemprov Kalsel juga sedang berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai arahan KPK RI pencapaian target yang berkaitan dengan implementasi percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
"Kami mempunyai aplikasi si Bekantan (sistim informasi belanja kantor Kalsel). Kedepan kami terus mendorong agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kalsel," ujarnya.
Sejak tahun 2018 Kalsel telah mencita- citakan sebuah pengadaan yang ramah lingkungan segala upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel dibidang pengadaan barang atau jasa telah mendapatkan apresiasi diantaranya penghargaan dari LKPP RI dengan kategori peran LKSI pada acara rakornas tahun 2019
Penghargaan pusat unggulan pengadaan dari LKPP RI tahun 2020 serta apresiasi dari LKPP RI atas pemenuhan UKPBJ sebanyak 70 persen tertinggi secara nasional.
Sahbirin juga turut mengucapkan terimaksih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan pendampingan dan asistensi atas pengadaan barang/jasa di Kalsel.
"Sehingga kita bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa," pungkasnya. (fitri/sip)
Posting Komentar