BERITABANJARMASIN.COM - Perda Nomor 4/2016 tentang pemberdayaan desa diharapkan dipahami masyarakat pedesaan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sesuai dengan amanah Pasal 8 Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan di daerah.
Serta amanah berikutnya pada bagian kedua terkait pemberdayaan desa adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal, peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa dan/atau desa adat dan Pengembangan BUMDesa.
Perda ini ada sebagai sarana memperkuat desa melalui peningkatan fungsi dan peran desa secara strategis. "Tujuannya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ucap anggota DPRD Kalsel, Gt. Rosyadi Elmi saat melaksanakan Soper Perda dimaksud di Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST.
Sosialisasi kepada masyarakat pedesaan tersebut disambut baik Kadis PMD HST, M Fajaruddin. Ia mengatakan memang perlu sinergitas antara Pemda dan Masyarakat seperti Dinas PMD telah melakukan koordinasi sampai ditingkat desa. "Kami telah melihat beberapa hasil musyawarah desa," ucapnya.
Kemudian terkait masalah penanganan kemiskinan, dalam dua tahun terakhir ini diakuinya memang angka kemiskinan meningkat namun semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari Pandemi Covid-19 sampai dengan bencana alam yang melanda HST yang memperparah keadaan ekonomi masyarakat. "Sekarang fokus Dinas PMD adalah penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan," terangnya.
Sementara itu, Penjabat Kades Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan, M Rizani menuturkan sepakat dengan Kadis PMD bahwa dana desa kali ini lebih diprioritaskan kepada BLT.
"Kades juga mengajak dan mengharapkan peran aktif masyarakat dalam memajukan desa," tutupnya. (maya/sip)
Posting Komentar