BERITABANJARMASIN.COM - Pemerintah daerah disarankan fokus rehabilitasi mangrove. Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito menyatakan luas lahan kritis Kalsel 4.700 hektare lebih.
Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Provinsi Kalsel, Ariyadi Noor menyampaikan apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.
Melalui gerakan nyata Presiden RI, Joko Widodo dari 4.700 lahan kritis di Kalsel sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan.
"Ini diakui sangat baik sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujarnya setelah meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Kec Batulicin, Kab Tanah Bumbu (30/11/2021).
Kendati demikian Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun, lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.
Pihaknya pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa nantinya.
Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi mengungkapkan selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebesar empat ribu hektar lebih itu. Maka, anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.
Lelaki yang akrab disapa Paman Yani membidangi ekonomi dan keuangan ini menegaskan agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove khususnya Tanah Bumbu.
"Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan," ucapnya.
Karena kata dia selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah.
Sementara itu, Kepala Desa Segumbang, Mustafinal, mengaku, bersyukur dengan adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang diakui cukup luas hingga 4.700 hektare itu meskipun diketahui masih banyak terdapat kekuarangan dalam merealisasikannya.
"Target luas lahan sekitar 600 hektar yang harus dipulihkan di Tanbu," ucapnya.
Apabila rehabilitasi ini berhasil, maka, eko wisata mangrove menjadi perencanaan dalam sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Terlebih, selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampak dari pasang air laut ke permukiman tempat tinggal hingga persawahan dapat diminimalisir. (maya/sip)
Posting Komentar