BERITABANJARMASIN.COM - Komisi IV DPRD Kalsel menyampaikan “curhat” terkait janji Menteri Pendidikan tiga tahun lalu bahwa gaji guru honorer dibayarkan melalui APBN.
Curhat ini kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin disampaikan pada (19/12/2021) saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang diketuai oleh Prof Djohar Arifin Husin ke Kalsel dalam rangka melakukan reses.
Dirinya ingin mengingatkan janji Mas Menteri (pendidikan) tiga tahun yang lalu bahwa gajih guru honorer akan dibayarkan melalui APBN.
"Ini menjadi angin segar pada saat itu," ucapnya yang hadir mewakili Ketua DPRD Kalsel.
Dijelaskannya bahwa hal ini dampak dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, sehingga mengharuskan Kalsel menanggung lebih kurang 6 ribu guru honorer.
"Rata-rata kalau dijumlah gajin per tahun plus gajih ke-13 memerlukan anggaran sekitar Rp190 miliar," ucapnya.
Sehingga menurutnya ini sangat membebani anggaran pendidikan. Akibatnya infrastruktur pendidikan yang ada di Kalsel menjadi tertunda dan terhambat.
Dirinya sangat menyayangkan bila seorang menteri bisa menjanjikan kepada rakyat Kalsel khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, namun sampai sekarang tidak terealisasi.
Padahal perpindahan kewenangan ini menurutnya bukan semata-mata keinginan daerah.
Untuk itu, Ketua Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ini memohon kepada Ketua Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal ini. Karena nilai Rp190 miliar bagi dunia pendidikan di Kalsel tentu sangat berarti dalam rangka mempersiapkan generasi muda Kalsel di masa depan.
Termasuk memperjuangkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mensukseskan program percepatan digitalisasi pendidikan di Kalsel.
Sebelumnya, Ketua Tim Komisi X DPR RI Prof Djohar Arifin Husin didampingi Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI DR Jonni Mardizal mengungkapkan maksud kunjungan kerjanya bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021--2022 dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset da Teknologi, Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional dari tanggal 17 hingga 21 Desember 2021 di Kalsel.
Atas berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, ini menyarankan agar dibuat secara tertulis untuk nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat bersama kementerian terkait. (maya/sip)
Posting Komentar