BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel menetapkan Raperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Perda, Rabu (12/1/2021).
Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan memang digitalisasi menjadi prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini.
Dimana kata Roy di daerah dipegang oleh Diskominfo selain itu bekerjasama dengan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka percepatan digitalisasi.
"Ada beberapa aplikasi yang tadinya masing-masing di SKPD akan kita gabungkan menjadi satu aplikasi," ujarnya.
Sehingga terang Roy memudahkan dan bisa menggunakan smartphone seperti absensi, penilaian kinerja kemudian untuk rumah sakit antrian online dan pemberian resep serta kelengkapan pembayaran BPJS.
Seluruh SKPD katanya juga sudah diminta untuk melakukan inovasi-inovasi terkait digitalisasi baik mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Roy juga berharap raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum yang mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai instansi pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalsel.
"Kita ingin birokrasi dengan pendekatan sistem elektronik ini meningkatkan reputasi pemerintah dan kemudahan pelayanan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Kalsel
Rachmah Norlias menyampaikan implementasi SPBE ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara online berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan.
Selain itu, SPBE jelasnya juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi lembaga publik.
"Perda ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang komprehensif," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar