BERITABANJARMASIN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menerima akses dari masyarakat sepanjang 2021 sebanyak 1.232 konsultasi dan laporan.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 226 persen dibanding periode 2020 yang hanya 546 akses konsultasi atau aduan.
Dari jumlah tersebut sebanyak 198 menjadi laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman.
"Angka ini juga mengalami kenaikan 128 persen dibandingkan 155 laporan yang ditindaklanjuti pada tahun 2020," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, saat menyampaikan kinerja pengawasan pelayanan publik tahun 2021, Jumat (7/1/2022) di Kantor Perwakilan Ombudsmaan RI Kalsel.
Adapun jenis aduan yang masuk pada 2021 didominasi laporan dengan jenis maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 125 laporan, disusul dengan penundaan berlarut sebanyak 36 laporan, penyimpangan prosedur sebanyak 23 laporan, permintaan imbalan uang, barang dan jasa sebanyak 9 laporan, tidak kompeten 4 laporan, serta tidak patut sebanyak 1 laporan.
Hadi mengatakan dari 198 laporan tersebut, cara penyampaian pengaduan masih didominasi masyarakat yang datang langsung sebanyak 71 laporan, disusul penyampaian melalui teleponn sebanyak 38 laporan, investigasi inisiatif sebanyak 36 laporan, melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 30 laporan, melalui surat 13 laporan, melalaui kegiatan penerimaan dan verifikasi laporan on the spot sebanyak 6 laporan, serta melalaui email sebanyak 4 laporan.
Sementara itu, 8 besar substansi yang paling banyak dilaporkan selama 2021 yakni perhubungan infrastruktur, disusul asuransi / jaminan sosial, air minum, pendidikan, adminduk, pertanahan, kepegawaian dan kesehatan.
Lima instansi besar yang banyak dilaporkan Pemerintah kabupaten/ kota, BUMN BUMD, BPN, kementerian/instansi vertikal, dan pemprov.
Menurut Hadi meningkatnya jumlah akses dan laporan masyarakat ke Ombudsman tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik, harapan masyarakat juga semakin meningkat, disisi lain penyelenggara pelayanan publik juga masih ada yang belum memberikan pelayanan dengan optimal.
"Harapan kami tingginya laporan dapat diimbangi komitmen perbaikan pelayanan publik, khususnya kepala daerah dan instansi vertikal di Kalsel," ujar Hadi.
Dalam kesempatan tersebut Hadi juga menyampaikan berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan ombudsman RI Kalsel, seperti monitoring dan menyampaian saran perbaikan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalsel dan pelaksana vaksinasi Covid-19 di Kalsel. (fitri/sip)
Posting Komentar