BERITABANJARMASIN.COM - Polemik pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel masih terus bergulir dan menemui titik baru, dengan merencanakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Banyak aspirasi masyarakat Kota Banjarmasin baik dari pelaku usaha, dewan kelurahan dan para institusi lainnya.
Seperti yang diungkapkan salah satu perwakilan dewan kelurahan Hamdani, ia mewakili warganya tidak setuju akan adanya pemindahan ibukota yang tiba - tiba dilakukan.
"Saya tidak setuju jika ibukota provinsi dipindah ke Banjarbaru," cetusnya pada forum terbuka Badapat Menyambung Silaturahmi (Bamara), Rabu (2/3/2022) malam.
Apalagi lanjutnya, masyarakat selama ini tidak mengetahui pemindahan tersebut. Menurutnya Banjarmasin merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan dan sangat sarat akan sejarah yang berada sejak dahulu kala.
Hal senada juga disampaikan pada forum terbuka tersebut oleh salah satu pengusaha perhotelan yang tergabung di Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Banjarmasin, Rosali Gunawan bahwa tidaklah mudah jika pemindahan ibukota dilakukan terutama bagi sektor perekonomian.
Terlebih bagi para pelaku usaha perhotelan, akan sangat berdampak pada kunjungan wisatawan nantinya.."Apalagi sejarah ibukota provinsi sejak abad ke-16 sudah ada," terangnya.
Ia pun berharap polemik ini bisa menarik jalan tengah dan mendapatkan solusi yang tepat dan baik bagi semua. (arum/maya)
Posting Komentar