BERITABANJARMASIN.COM - Melambungnya harga minyak goreng terus menuai berbagai kritikan dan reaksi dari berbagai kalangan.
Reaksi turut diberikan oleh dosen Prodi Ekonomi Pembangunan dan Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah FEB Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, DR Muzdalifah yang
mengatakan penetapan itu dapat memutar balikan aturan (mendistorsi).
Sehingga banyak distributor yang justru menahan barang untuk tidak menjualnya ke pasaran. Karena kebijakan ini dianggap merugikan mereka.
"Pedagang tidak mendapatkan jaminan tentang pembayaran selisih antara modal dan HET akan dibayarkan oleh pemerintah karena mereka juknisnya tidak jelas," jelasnya, saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Senin (21/3/2022).
Apalagi sejak kebijakan itu diterapkan saluran distribusi minyak goreng dari produsen terganggu membuat ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi langka. Lantas Langkah apa yang harus diambil pemerintah khususnya Pemkot Banjarmasin?
Muzdalifah menerangkan dalam menangani polemik minyak goreng ini secara khusus pemkot tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Terlebih bukan pengambil kebijakan yang berwenang dalam masalah HET.
Namun bisa dilakukan dengan menjamin harga yang dijual setelah pencabutan HET bisa terkontol dengan baik karena distribusinya berjalan lancar.
"Melakukan tindakan tegas jika ditemukan penimbunan barang serta melakukan operasi pasar," ujarnya lagi.
Ia pun berharap para pedagang untuk tidak menahan atau menimbun barang, sehingga kelangkaan segera dapat teratasi. Serta tidak ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan masyarakat banyak. (arum/maya)
Posting Komentar