BERITABANJARMASIN.COM - Bendungan peninggalan zaman Belanda di Desa Jaranih dan Benua Kupang di Kabupaten HST diminta tidak dibongkar. Ini aspirasi yang Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Kalsel usai silaturahmi di Gedung DPRD Kalsel (9/3/2022).
Salah satu yang disorot pihaknya adalah penanganan banjir. Ketua Forsiladi Kalsel, Jarkawi berharap daerah Kalsel segera memiliki roadmap penanggulangan banjir.
Hal ini menurutnya sebagai antisipasi sebelum terjadinya banjir agar penanganannya benar-benar terprogram. Karena biasanya antisipasi ini kata dia dilakukan hanya pasca banjir terjadi.
Jarkawi juga meminta agar DPRD Kalsel bisa mempertimbangkan aspirasi mereka sebagai perpanjangan tangan ke pihak terkait agar bendungan zaman Belanda di HST tidak jadi dibongkar. "Kami harapkan bendungan zaman Belanda di HST tidak jadi dibongkar," ucapnya.
Sebagaimana diketahui bendungan tersebut rencananya akan dibongkar oleh balai rawa karena bendungan baru akan dibangun. Namun menurutnya untuk wilayah sekitar itu, bendungan lama masih kuat dan bisa difungsikan untuk penanganan banjir. Ia menilai hanya perlu perbaikan di pintu air agar tidak mampet dan airnya bisa keluar sehingga tidak tertahan di dalam bendungan.
Ia mengatakan dengan berbagai disipilin ilmu yang dimiliki anggota Forsiladi diharapkan dapat memberi manfaat untuk kemajuan pembangunan di Kalsel. "Banyak yang dapat kita sinergikan dengan lembaga legislatif," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas menyambut baik terbentuknya Forsiladi di Kalsel sehingga dapat saling bersinergi dengan disiplin ilmu yang mereka miliki dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
Adapun mengenai masukan terkait bendungan di HST tersebut, dirinya akan menyampaikan permintaan tersebut ke pihak terkait serta ke Pemerintah Kabupaten HST. "Ini jadi bahan kami untuk diteruskan ke pihak pemerintah terkait," ucapnya. (maya/sip)
Posting Komentar