BERITABANJARMSIN.COM - Jalin kerja sama misi dagang dan investasi, Pemprov Jatim dan Kalsel mencapai jumlah transaksi dagang UMKM hingga Rp1,3 miliar dalam sejam.
"Baik itu komoditas produk hasil hutan peternakan pertanian kemudian beberapa makanan olahan dan produk olahan lainnya," ucap Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizal Anwar dalam kegiatan misi dagang dan investasi dalam meningkatkan jejaring konektifitas Jatim dengan Kalsel, Rabu (13/4/2022).
Roy mengatakan kerjasama ini dalam rangka kolaborasi sinergisitas terkait misi dagang dan investasi dengan
beberapa produk di Kalsel yang berpotensi cukup besar seperti ekspor kemudian masyarakat Jatim tertarik begitu juga sebaliknya komoditas apa yang Kalsel butuhkan ada di Jatim.
Dengan begitu Roy mengatakan melalui misi dagang yang dilakukan kerjasama antar daerah ini bisa memenuhi target dan kebutuhan yang diperlukan. "Ini pola kerjasama cukup bagus harapan kita bisa kerjasama dengan seluruh provinsi," katanya.
Tidak hanya transaksi misi dagang kerjasama ini juga sekaligus dalam rangka mempromosikan serta memasarkan produk-produk yang ada di Kalsel. Sehingga, masyarajat Kalsel bisa lebih sejahtera.
Penandatanganan MoU antar kepala dinas Jatim dan Kalsel juga dilakukan diantaranya Dinas Perdagangan, Industri, organisasi reformasi birokrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan.
"Semua kegiatan di masing-masing sektor dinas itu yang dilakukan kerjasama. Kita bisa melakukan kaji tiru pertukaran informasi pengalaman dan sebagainya," ujar Roy.
Sementara itu disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari beberapa misi dagang yang dilakukan Pemrintah Jatim dengan beberapa provinsi lain ada banyak hal yang ditemukan didalam berbagai misi dagang yang satu dengan yang lain saling menemu kenali dan yang satu dengan yang lain saling memberikan penguatan tidak sekedar persoalan perdagangan namun juga investasi.
"Tidak perdagangan dan investasi, tapi penguatan dari kompetensi antar ASN diantara provinsi yang sedang kita bangun," ungkap Khofifah.
Menurutnya hal ini lah yang dibutuhkan semua lini dari level pemerintahan, dimana proses meeting bagian penting yang tidak semuanya bisa tersubtitusi secara digital. (fitri/sip)
Posting Komentar