Banjarmasin–DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (19/5) siang.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M. Syarifuddin, S.E., M.A.P.,serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Kalsel lainnya. Dari Pemerintahan Provinsi Kalsel dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalsel, Dr. (HC) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa, SE, MM, CSFA., CFRA., Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), M. Ali Ahsyar, S. E., Ak., CA., CSFA., dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.
Berita acara serah terima LHP BPK RI ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi Kalsel, serta Kepala Perwakilan BPK RI. Penandatanganan kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan LHP BPK RI itu sendiri, dari Tortama IV BPK RI dengan Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi Kalsel.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021,” jelas Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFRA.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK mengungkapkan bahwa kesuksesan membangun fungsi kontrol keuangan tidak lepas dari kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. “kita dapat sembilan kali (Pemerintah Daerah Kalsel mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian) berturut-turut tidak lepas dari fungsi kontrol antara dewan dan pihak-pihak terkait, wabil khusus Pemprov,” ungkapnya. (adv)
Posting Komentar