BERITABANJARMASIN.COM - Mengangkat isu urgensi efektifitas perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dalam Seminar Musyawarah Nasional SI Ke XV yang di gelar di Gedung Chandra, Banjarmasin, Senin (16/5/2022).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang diminta berhadir sebagai narasumber dalam seminar itu mengaku senang dan bangga dengan para mahasiswa yang aktif berdiskusi selama seminar berlangsung.
"Alhamdulillah juga teman-teman mahasiswa punya wawasan terkait perpindahan IKN itu. Artinya yang mendukung ada alasan dan yang tidak mendukung juga memiliki alasan dan gagasannya sendiri," ucapnya usai menghadiri.
Tentunya ia sebagai warga Indonesia berharap, jangan sampai adanya rencana perpindahan ini menjadi kepentingan oligarki maupun oknum tertentu di Indonesia.
Tidak hanya itu, ia juga ingin memastikan pembangunan IKN tanpa memberikan beban hutang bagi bangsa dan negara.
Mengingat sekarang ini, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Utang Indonesia sudah menembus angka 700 triliun.
Selain itu, ia juga ingin perpindahan IKN ini harus melibatkan masyarakat lokal. Jangan sampai mengulang sejarah waktu pembangunan Ibu Kota Negara di Jakarta yang membuat warga Betawi tersingkir.
"Penduduk Kalimantan mau Dayak, Banjar, Bugis dan suku-suku lainnya itu harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Jangan sampai tersingkir," jelasnya.
"Pastikan perpindahan IKN itu bukan isu perpindahan penduduk tetapi menjadi sebuah kebanggan kita sebagai bangsa yang punya Ibu Kota Negara yang green, ramah lingkungan, smart lution, smart provin, smart city dan itu isu terkait kota hutan di harus diperhatikan," tambahnya.
Jangan sampai lanjutnya, pembangunan IKN ini malah menyebabkan hutan-hutan di Kalimantan gundul jadinya dan juga jangan sampai IKN ini terjadi barter terhadap bahasa dan negara ini.
"Boleh lah negara lain mau bantu tidak boleh lepas dari isu kedaulatan kita. Jangan sampai IKN ini melepas kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," tandasnya.
Desain pembangunan pun nantinya perlu diperhatikan. Jangan sampai awalnya perpindahan IKN ini untuk dijadikan pusat pemerintahan malah menjadi pusat perekonomian.
"Kalau jadi pusat perekonomian itu akan jadi kumuh dan pasti mengundang penduduk lain untuk datang," pungkasnya. (Diskominfotik - Bjm).
Posting Komentar