BERITABANJARMASIN.COM - Politik uang menjelang pemilihan umum kerap terjadi. Hal ini menjadi momok bagi seluruh jajaran Bawaslu Kalsel untuk lebih meningkatkan pengawasan.
Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono menyampaikan di setiap Pemilu maupun Pilkada memang menjadi PR terus menerus bagaimana menekan politik uang sesuai kewenangan yang ada.
Namun, menurutnya tidak cukup hanya dari penyelenggara saja. Harus juga dari partai politik (Parpol) maupun caleg yang diharapkan tidak melakukan politik uang hingga hari ini (20/6/2022).
"Silahkan berkontestasi tapi tidak menggunakan cara-cara curang seperti politik uang dan lainnya," terangnya.
Disampaikan Aries, politik uang ini tentu menjadi perhatian pihaknya sehingga program yang ada di Bawaslu Kalsel juga akan dievaluasi dari yang sudah dilakukan.
Selain itu, juga terhadap outputnya sejauh mana dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini. Serta akan mencoba elaborasi lagi untuk bisa menekan praktek politik uang di masyarakat.
Dari elaborasi yang dilakukan Bawaslu Kalsel seperti membentuk forum warga, pengawasan partisipatif dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dapat dimaksimalkan kembali pada Pemilu 2024.
"Sehingga politik uang itu dapat dikurangi bahkan hilang sama sekali," harapnya. (maya/sip)
Posting Komentar