BERITABANJARMASIN.COM - Penghapusan pegawai tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pada tahun 2023 mendatang turut disoroti DPRD Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan sudah selayaknya tenaga honorer diapresiasi oleh Pemda dan diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga hari ini (10/6/2022).
Dirinya juga mengingatkan seandainya tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN, Pemprov Kalsel harus siap mencari alternatif lain untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.
Dari itu, Lelaki yang akrab disapa Bang Dhin ini meminta segera dilakukan pendataan sebaran tenaga honorer yang ada di banua untuk menjadi acuan sejauh mana kebutuhan kepegawaian di Pemerintah Daerah (Pemda). "Utamakan mereka yang benar-benar mengabdi untuk Banua selama ini," ucapnya.
Hal ini mencuat setelah terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo nomor 185 tahun 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu terkait dasar penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kalsel bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar pembahasa yang ingin mengetahui sikap Pemprov Kalsel terkait hal tersebut. Dimana honorer yang terancam diberhentikan dari pekerjaannya sebanyak 11 ribu di lingkungan pemerintah paling lambat pada November 2023 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan selain solusi tenaga honorer ini diikutsertakan dalam PPPK namun ia berharap sistemnya diserahkan kepada daerah. Hal senada ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel,Suripno Sumas menurutnya yang mengetahui detail kebutuhan tentu daerah itu sendiri terlebih terkait bagaimana penggajian yang menjadi tanggungannya. (maya/sip)
Posting Komentar