BERITABANJARMASIN.COM - Sebanyak 70 ribu penduduk Banjarmasin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan terendah.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor menerangkan pihaknya berupaya dalam penanggulangan kemiskinan itu. "Dengan terus menggalakkan program penanganan kemiskinan di tiap SKPD," ujarnya, Selasa (19/7/2022).
Salah satunya dengan mengucurkan anggaran mencapai Rp51 miliar di 2022 yang terbagi pada tujuh SKPD.
Hal itu ujar Arifin merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah kota dalam penanganan kemiskinan yang jumlahnya saat ini bertambah.."Ada beberapa kategori yang masuk dalam DTKS sehingga tak hanya fokus pada orang miskin," terangnya.
Untuk itu ia berharap berbagai program penanganan kemiskinan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga seribu sungai.
Kabid Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas sosial Kota Banjarmasin, Nurhayani menjelaskan bertambahnya DTKS di Banjarmasin dikarenakan adanya kebijakan baru dari Kemensos RI.
Kebijakan tersebut menambahkan beberapa kategori yang masuk dalam DTKS tersebut. Misalnya gelandangan, pengemis, perseorangan dari komunitas adat terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana.
Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial, penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, penderita thalasemia mayor yang masuk dalam kategori miskin belum teregister. "Kami terus berupaya melakukan pendataan untuk memastikan keaslian data," tambahnya.
Sebab kata ia data kependudukan orang miskin bersifat dinamis dan bisa berubah - ubah setiap harinya. (arum/maya)
Posting Komentar