BERITABANJARMASIN.COM - Untuk percepatan penurunan stunting Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).
Dalam aksinya ini, TNI-AD akan mengerahkan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendata dan memberikan bantuan bagi balita penderita stunting hingga ke pelosok
Untuk itu, langkah jajaran TNI-AD dalam upaya memperkuat BKKBN mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting.
“Kami datang sebagai tindak lanjut dari pengukuhan Bapak Jenderal Dudung sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting. Seluruh fasilitas kesehatan di TNI Angkatan Darat digunakan untuk penanganan stunting dan gizi buruk,” kata Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Mayor Jenderal TNI Purwo Setyanto dalam audiensi di kantor BKKBN pusat di Jakarta, Kamis petang (28/7/2022).
Untuk itu, nantinya seluruh fasilitas kesehatan TNI AD akan memperkuat kinerja dari BKKBN. TNI AD sendiri saat ini memiliki 48 rumah sakit, 468 klinik dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta 583 posyandu yang bisa diperbantukan untuk percepatan penurunan stunting hingga pencegahannya.
“Pangdam, Danrem, Dandim, nanti kumpul semua mendapat komando dari Bapak Kasad terkait anak stunting dan gerakan Bapak Asuh Anak Stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik kunjungan dari Kapuskesad Mayjen Purwo Setyanto bersama jajarannya tersebut dalam membantu percepatan penurunan stunting.
Tidak hanya memberikan pelatihan dan edukasi mengenai stunting kepada para Babinsa. Hasto dalam kesempatan tersebut juga akan memberikan data lengkap keluarga berisiko stunting kepada Babinsa untuk mempermudah kerja di lapangan.
“Data keluarga berisiko stunting dengan ciri tidak ada jamban, air bersih nggak ada, rumah kumuh dan mereka itu pasangan usia subur,” kata Hasto.
Hasto mengatakan kerja sama dengan TNI sudah dimulai. Sebelumnya Danrem di Kalimantan Tengah menghubungi dirinya perihal kegiatan yang dilakukan untuk percepatan penuruan stunting.
“Jadi waktu itu saya arahkan untuk menghubungi kantor perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah. Setelah itu mereka berdiskusi terkait kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting di wilayahnya tersebut,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan melalui melalui Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Kalsel, Muhammad Ardani mengatakan beberapa waktu lalu, Kalimantan Selatan juga telah mencanangkan bapak asuh stunting yang dipimpin oleh Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Rudy P.
“Untuk itu kami BKKBN Kalsel dan jajaran TNI siap berkolaborasi dalam penganan percepatan penurunan stunting di banua,” kata Ardani, Jumat (29/7/2022).
Kalimantan Selatan sendiri dalam penanganan stunting telah membentuk satgas percepatan penurunan stunting yang bertugas melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi, dalam rangka percepatan penurunan stunting serta mempunyai Tim Pendamping Keluarga sebanyak 3.075 Tim Pendamping Keluarga di 13 kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
“Ini langkah upaya Kalsel dalam menekan percepatan penurunan stunting di banua. Apalgi sekarang akan dibantu jajaran TNI. Mudah-mudahan kasus stunting di Kalsel cepat diselesaikan,” pungkasnya. Humas BKKBN. MC Kalsel/tgh
Posting Komentar