BERITABANJARMASIN.COM - Hanya 73 dari 351 perusahaan di Kalsel yang taat membayar Pajak Air Permukaan (PAP). Ini mengakibatkan realisasi pendapatan daerah belum optimal.
Plt Kepala Bakeuda Kalsel, Dinansyah mengatakan akan jemput bola untuk sosialisasi hingga penarikan Pajak Air Permukaan dapat dilakukan maksimal.
"Realisasi PAP saat ini hanya sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari 73 perusahaan
yang taat bayar pajak," ucapnya.
Adapun kendala yang dihadapi Bakeuda saat ini dijelaskannya adalah kesulitan akses masuk ke perusahaan kemudian tidak adanya kepemilikan akses peralatan lengkap dan masih banyak perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA).
Meskipun belum memiliki SIPA namun sebutnya ada juga perusahaan yang memiliki SIPA namun belum membayar pajak.
Ia menegaskan penarikan pajak ini tidak terkecuali dikenakan bagi siapapun perusahaan yang bergerak. "Ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kalsel maupun pusat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo meminta agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak membayar pajak mengingat PAP ini dipergunakan untuk membangun negara. "Perusahaan harus mengikuti aturan jangan seenaknya sendiri," sentilnya.
Imam mengungkapkan terkait permasalahan ini, jika memang ada perusahaan tidak mau membayar pajak maka KPK menurutnya bersedia turun ke perusahaan terkait yang tidak melaksanakan kewajiban bayar pajaknya.
"Kami akan libatkan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dulu, kalau tetap perusahaan tidak mau membayar kita akan minta KPK melakukan pendampingan," jelasnya.
Dirinya juga mengungkapkan bagi perusahaan yang tidak mau membayar pajak lebih baik keluar saja dari Indonesia karena pajak ini untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. (maya/sip)
Posting Komentar