BERITABANJARMASIN.COM - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi meminta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP).
Dijelaskan Yani pendapatan di 2023 diproyeksi mengalami peningkatan menjadi Rp6,5 triliun. Tentu menurutnya, dinas-dinas yang ada di pemprov seperti DLH sangat berperan meningkatkan PAD dengan potensi-potensi yang dimiliki.
Meskipun begitu terangnya, berdasarkan informasi dari DLH, masih banyak juga kendala yang dihadapi seperti masalah perizinan pusat, RTRW dan sebagainya yang harus dicarikan solusi secepatnya.
Bahkan kata lelaki yang akrab disapa Paman Yani ini, bila perlu melibatkan dan mengundang Komisi II DPRD Kalsel untuk masalah BLUD yang menyangkut perizinannya.
"Kita tidak ingin lepas dan malah berhutang, ini harus sama-sama kita perjuangkan APBD Rp6,5 triliun menjadi benar-benar proyeksi yang rill," ucapnya, Kamis (11/8/2022) sore.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, untuk perusahaan PAP pihaknya mengambil sikap untuk seluruh perizinan perusahaan melalui berbagai pertimbangan teknis yang dilakukan.
Hal yang pertama yang dilihat ujar Hanifah jika perusahaan pengguna PAP, pihaknya akan melakukan pengecekan apakah sudah ada izin BLUD atau tidak, kemudian jika sudah punya izin apakah juga sudah memenuhi kewajiban membayar pajak.
"Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kami tidak akan memproses dan memberikan rekomendasi," tegasnya.
Pihaknya lanjut Hanifah akan menunggu hingga perusahaan tersebut mendapat izin yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sudah membayar pajak air permukaan.
Adapun rekomendasi yang dikeluarkan DLH itu seperti persetujuan dokumen lingkungan baik untuk tambang, sawit dan sebagainya.
Lebih lanjut dirinya menyatakan dukunganya untuk peningkatan PAD, dengan peran DLH sebagai saringan pemenuhan kewajiban perusahaan yang memanfaatkan PAP. (maya/sip)
Posting Komentar