BERITABANJARMASIN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., terima berbagai aspirasi dari warga konstituennya dalam melaksanakan kegiatan reses wakil rakyat ‘Rumah Banjar’ masa sidang III.
Kesempatan berharga untuk berjumpa dengan warga daerah pemilihannya di Tanah Bumbu (Tanbu), politikus PDI Perjuangan yang dikenal dekat dengan anak muda tersebut terlihat tidak menyia-nyiakan momen tersebut.
Terbukti, seyogianya reses yang sesuai program dilaksanakan di enam belas titik, ditambah sebanyak empat titik, sehingga totalnya ada dua puluh titik kunjungan pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
“Dalam reses kali ini, sesuai yang diprogramkan ada sebanyak enam belas titik kunjungan, namun atas permintaan masyarakat, kita akomodir menjadi total ada dua puluh titik,” ujar Bang Dhin.
Adapun tempat kegiatan reses yang berlangsung dari sejak Senin, (11/10) hingga Selasa, (18/10) ini di antaranya ialah Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Tengah, Batulicin, Karang Bintang, dan Mantewe.
Diakui Bang Dhin, reses kali ini cukup berbeda dari reses yang sebelumnya ia laksanakan. Pasalnya, saat ini seiring pandemi Covid-19 yang perlahan beralih menjadi endemi, menjadikan kegiatan pertemuan tatap muka menjadi lebih leluasa untuk dilaksanakan.
Bang Dhin mengatakan, dalam kegiatan resesnya kali ini, masyarakat banyak mengeluhkan terkait, infrastruktur, kelangkaan pupuk bersubsidi, mahalnya BBM bersubsidi, pelayanan BPJS dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya yang dianggap bermasalah.
“Masyarakat nelayan mengatakan mereka kesulitan membeli BBM bersubsidi, selain langka karena kuotanya terbatas juga tentunya sudah lebih mahal,” ujar Bang Dhin.
Untuk itu, Bang Dhin akan meminta Pertamina untuk mengakomodir jumlah kuota sesuai kebutuhan para nelayan. Dan untuk para nelayan, ia juga meminta agar nelayan segera melengkapi legalitasnya dan menyampaikan data ke dinas yang tekait.
Sementara untuk permasalahan BPJS kesehatan, Bang Dhin mendengar keluhan warga yang merasa keanggotannya di BPJS telah hilang atau non-aktif. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ribuan akun.
“Banyak warga yang berobat ke rumah sakit kaget, karena baru mengetahui BPJS kesehatannya telah non-aktif,” tuturnya.
Bang Dhin berharap pemerintah terkait untuk segera mengatasi permasalahan ini, mengingat pentingnya pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. (Rilis)
Posting Komentar