Menurut lulusan ISI Yogyakarta ini, Dewan Kesenian Kota Banjarmasin mengapresiasi segala bentuk upaya pemkot untuk mengangkat seni dan budaya. Termasuk pembuatan film yang mengangkat budaya lokal. "Tentu saja semua yang menyangkut pelestarian seni dan budaya menjadi tanggungjawab kami untuk mendukung," ujarnya.
Namun mengenai anggaran pembuatan film, ujar Hajri, yang harusnya lebih vokal memberikan klarifikasi adalah pihak yang membidangi dan menginisiasi film tersebut di SKPD terkait.
"Lebih pantas memberikan penjelasan adalah bidang yang mengusulkan film ini di SKPD," tegas ia.
Jangan sampai, kata ia, kebijakan wali kota yang sudah mendukung penuh pelestarian seni dan budaya di Kota Banjarmasin tercederai dengan kurang komunikasi bidang terkait dengan para seniman dan para pihak yang mendukung kesenian. "Disampaikan dan dijelaskan saja, terbuka kepada masyarakat dan media massa kalau memang niatnya baik," ujarnya.
Ia pun meminta, polemik seperti ini bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih efektif. Duduk bersama antara eksekutif, legislatif, pelaku seni dan masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan kisruh yang mengganggu kondusivitas berkesenian. (sip)
Posting Komentar