BERITABANJARMASIN.COM - Jakarta,humas – Demi mempertajam materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perpustakaan dan Pembudayaan Literasi , Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI) di Jakarta .
Rombongan Pansus III yang diketuai Firman Yusi, SP, bersama anggota dan mitra kerjanya Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, diruang rapat Pimpinan Kantor Perpustakaan Nasinal RI Lt. 5, Jum’at, (3/3).
Ketua Pansus III, Firman Yusi,SP disela pertemuan mengatakan, ada banyak hal penting yang didapat. Terutama arahan dari Kepala Perpustakaan Nasional tentang metamorfosa layanan perpustakaan yang sekarang tidak hanya pada layanan masalah perbukuan tetapi juga bagaimana kemudian perpustakaan bisa berkembang menjadi salah satu pilar dalam pemberdayaan masyarakat.
"Karena target nya bagaimana masyarakat bisa menghasilkan produk-produk berkualitas. Tentu hal ini sesuatu yang luar biasa menjadi bahan tambahan bagi kita agar perda nantinya turut serta berkontribusi mendorong semua perpustakaan di Provinsi Kalsel bisa lebih berkembang." ucap Firman Yusi.
Syaiful Rahmadi wakil Pansus III menambahkan, bahwa dalam pertemuan ini diharapkan nantinya bisa menjadikan Raperda perpustakaan dan pembudayaan literasi di Kalsel khususnya yang ada di 13 Kabupaten/Kota bisa bersenergi dan dapat menghasilkan perda yang bagus untuk Kalsel.
Dilain pihak Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, mengungkapkan harapannya supaya Perda yang akan disusun dapat menjawab tantangan, diantaranya pertama mencantumkan tetang ketersedian buku-buku di provinsi Kalsel. Yang kedua diupayakan agar para bupati mendorong adanya minat untuk menulis asal usul potensi kebudayaan,pariwisata, ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) .
"Dan Tentu yang tidak kalah pentingnya mencantum rasio penduduk Kalsel yang kurang lebih 5 juta jiwa ditambah literasi agar subtansinya lebih menukik, dan perda yang disusun bisa benar-benar implementatif. " tegasnya Muhammad Syarif Bando.
(humas/sar).
Posting Komentar