BERITABANJARMASIN.COM - Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyoroti banyaknya siswa tak mampu di Kalsel tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Banyak masukan yang kita terima salah satunya kendala penerima KIP ini bagi siswa kurang mampu," terang Anggota Dapil Banjarmasin ini.
Dirinya kata Suripno menerima aspirasi itu saat turun kemasyarakat belum lama tadi dalam sosialisasi Perda Provinsi Kalsel Nomor 3/2017 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjarmasin.
Lanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya juga akan mengkoordinasikan dengan Disdik serta pihak terkait lainnya.
Menurutnya dalam persoalan KIP ini juga banyak yang salah kaprah dimana banyak Ketua RT yang beranggapan data penerima KIP dimulai dari sekolah.
Padahal sudah diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua RT masing-masing wilayah.
Adapun terkait persoalan KIP ini tidak didapatkan oleh para siswa yang kurang mampu, karena kesalahan atau kekeliruan dalam penginputan data pekerjaan orang tua.
Dimana para siswa kebanyakan menuliskan pekerjaan secara umum yakni swasta. Harusnya bisa spesifik seperti buruh harian lepas ataupun tukang ojek.
Sebab, jika siswa itu menulis pekerjaan orang tua hanya umum seperti swasta mempunyai banyak makna bisa pengusaha serta berdagang dan usaha lainnya yang menjanjikan. (maya/sip)
Posting Komentar