BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel bersama BI Kalsel bersinergi dalam menangani stunting yang menjadi perhatian besar pemerintah saat ini.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengemukakan pihaknya akan membuat Raperda untuk menangani masalah stunting tersebut. "Dukungan kami ini dengan menggodok raperda stunting. Ini bakal menjadi pertama dibuat se-Indonesia," ujarnya dalam pertemuan dengan BI Kalsel yang turut dihadiri BKKBN dan Pemprov Kalsel dalam upaya sinergi mempercepat penurunan prevalansi stunting, Jumat (10/3/2023).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo menyampaikan penanganan stunting yang dilakukan pihaknya dengan pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Dimana program ini diprioritaskan di lima daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel yakni Barito Kuala, Kotabaru, HST, Balangan, dan HSU. "Kami yakini dengan bersinergi dengan DPRD Kalsel dan stakeholder lain target prevalensi stunting 14% pada 2024 dapat tercapai," katanya.
Adapun Plh Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan mengapresiasi inisiatif DPRD Kalsel yang akan membuat Raperda tentang stunting. "Karena di Indonesia baru Kalsel yang mengajukan Ranperda ini," ucapnya.
Ia juga mengharapkan BI bisa terlibat dalam program penangaan stunting salah satunya Bapak Asuh anak stunting. Dimana BKKBN akan menyiapkan data keluarga yang terdapat stunting itu. "Sehingga bantuan dari pemerintah atau CSR dapat tepat sasaran," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Agus Salim mendorong agar seluruh komponen bergerak untuk mewujudkan stunting di angka 14% pada tahun 2024. Dimana saat ini Kalsel sudah mulai menurun prevalensinya dari semula 30% pada 2021 menjadi 24,6% pada 2022. (maya/sip)
Posting Komentar