BERITABANJARMASIN.COM - Ketum DPD Partai Demokrat Kalsel Ibnu Sina serahkan surat perlindungan hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banjarmasin, Senin (3/4/2023).
Ibnu menerangkan itu sesuai arahan dari Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh DPD dan DPC se-Indonesia menyerahkan surat tersebut.
"Instruksi berlaku ke seluruh DPC dan DPD Demokrat se-Indonesia," katanya usai menyerahkan berkas ke PTUN Banjarmasin.
Hal itu bertujuan agar dokumen yang diserahkan bisa disampaikan ke Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali (PK) gugatan Moeldoko. Ini berkaitan dengan eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat.
Jangan sampai ujar Ibnu, proses pengadilan tersebut berada di ruang gelap. Meski sebelumnya 16 kali gugatan dimenangkan Demokrat. "Tapi kali ini ada peninjauan kembali dengan alasan ada bukti baru," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya kepada ketua umum AHY terkait kontra memori PK yang telah diajukan tim hukum DPP Demokrat Hamdan Zoelva.
Dimana menurut tim hukum disana lanjutnya, tidak ada bukti baru yang membuat gugatan tersebut dibuka kembali. Ia pun berharap menjelang pemilu 2024 mendatang tidak ada lagi gangguan terkait eksistensi dan kedaulatan partai. "Kami siap beserta seluruh DPC Kalsel mendukung sepenuhnya kepimpinan AHY," tandasnya.
Humas PTUN Banjarmasin, Tamado damawan menyampaikan berkas tersebut akan diserahkan ke Ketua PTUN Banjarmasin.
Kemudian nantinya akan ditelaah atau dikaji ulang terkait isi berkas didalamnya yang diserahkan langsung Ketua DPD Demokrat Kalsel. "Kami kaji dan pelajari terlebih dahulu, baru nanti kami teruskan ke MA," jelasnya.
Adapun proses penyerahan sendiri tambahnya tidak ada target waktu khusus, namun pihaknya akan meupayakan segera mengkaji berkas tersebut. (arum/sip)
Posting Komentar