BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan hasil rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2022, Rabu (10/5/2023).
Dalam paripurna tersebut, Gubernur Kalsel, Sahbrin Noor menyampaikan rekomendasi ini sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel. "Ini saran dan masukan yang sangat berarti bagi jajaran pemrintah agar bekerja dengan baik sesuai dengan program kegiatan yang direncanakan," paparnya.
Sahbrin mengatakan Pemprov telah berupaya membuat laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kami menyadari LKPj yang disampaikan tidaklah sempurna dan tanpa kekurangan," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya kata Sahbirin akan menindaklanjuti semua hasil LKPj yang telah selesai dibahas dan direkomendasikan oleh DPRD Kalsel untuk pemerintahan yang lebih baik dan rakyat yang sejahtera.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengharapkan LKPj tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. "Yang mana tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalsel," jelasnya.
Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan tersebut meliputi urusan hukum dan pemerintahan seperti perlunya penyetaraan TPP terhadap PPPK yang memiliki beban kerja yang sama dengan ASN di lingkungan Pemda Kalsel.
Kemudian urusan ekonomi dan keuangan dimana DPRD menekankan agar Pemprov secara serius dan tegas menegakkan Perda No. 11/2015 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa terhadap perusahaan terutama perusahan pertambangan di Daerah. Kendala sulitnya akses masuk ke perusahaan yang berkewajiban membayar pajak air permukaan harus diatasi sesegera mungkin.
Kemudian urusan Infrastruktur dan pembangunan seperti masih rendahnya penyediaan air baku di kab/kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih serta Pengelolaan Sumber Daya Air selama ini yang belum optimal.
Untuk urusan kesejahteraan rakyat DPRD Kalsel merekomendasikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa, sisi guru dan infrastruktur.
Di bidang kesehatan, DPRD Kalsel merekomendasikan upaya percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemda kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dan optimalisasi Satgas penurunan angka stunting.(maya/sip)
Posting Komentar