BERITABANJARMASIN.COM - Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2022 mendapat persetujuan bersama untuk menjadi Perda dalam rapat DPRD Kalsel, Rabu (7/6/2023).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan raperda ini penting sebagai landasan yuridis produk kebijakan daerah untuk evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya dan memperhatikan pelaksanaan APBD saat ini maupun yang akan datang.
Terkait catatan dalam pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh legislatif kata Sahbirin baik berupa saran, koreksi, maupun rekomendasi akan diperhatikan untuk ditindaklanjuti.
"Kami komitmen memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban yang baik pada pengelolaan keuangan daerah di Kalsel," paparnya.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan usai disetujui raperda ini akan diserahkan ke Kemendagri dalam waktu tujuh hari paling lambat untuk mendapatkan evaluasi.
"Besok secepatnya akan dikirim, kika hasil evaluasi dari Kemendagri sudah turun, maka kemudian bisa dilanjutkan pembahasan APBD Perubahan," jelasnya.
Supian juga mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau dapat terserap maksimal.
Menurutnya terjadinya Silpa pada anggaran sebelumnya disebabkan masih pandemi Covid-19, banyak tidak melaksanakan perjalanan luar daerah sehingga membuat terjadinya peningkatan pada Silpa. (maya/sip)
Posting Komentar