BERITABANJARMASIN.COM - Target Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Kalsel bakal dilakukan revisi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Pasalnya target PAP untuk provinsi Kalsel hanya Rp20 miliar. Nilai ini jauh dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp50 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Kami akan lakukan revisi di APBD perubahan, karena sebelumnya penetapan target PAP ini tidak by potensi dan data," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Dibanding 2022 lalu kata Subhan, capaian realisasi untuk PAP sampai tanggal 21 juli 2023 sudah di angka Rp9,7 miliar. Sedangkan capaian sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9,1 miliar.
"Artinya sudah lebih nilainya, jadi sampai akhir tahun potensinya mungkin maksimum di Rp20 miliar," harapnya.
Namun kata Subhan mengacu pada regulasi yang dimiliki, pajak PAP tidak bisa ditarik jika tidak berizin. Kecuali sudah mendapat izin baru Pemprov bisa melakukan penarikan pajak.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel bisa mempermudah pemberian Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) kepada perusahaan-perusahaan pengguna PAP agar bisa ditarik pajaknya.
Adapun disampaikan Subhan dari pajak yang dikelola, pendapatan keseluruhan dari target Rp8,1 triliun lebih sudah terealisasi 57,86 persen atau Rp4,7 triliun lebih.
Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Tanah (PAT), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
"Total pajak daerah dari target Rp3,1 triliun lebih sudah terealisasi 65,41 persen atau Rp2,081 triliun," paparnya. (maya/sip)
Posting Komentar