BERITABANJARMASIN.COM - Jabar – humas, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan adanya program bantuan pendanaan pembangunan untuk perdesaan sebagai upaya menunjang kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel H. Gt. Abidinsyah, S.Sos, MM. disela kunjungan kerjanya bersama Bappeda Kalsel ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) , jum’at, 18/08/2023.
“Ada beberapa hal yang sangat menarik dari apa yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Jabar, salah satunya kami sangat mengapresiasi berkaitan dengan bantuan pendanaan kabupaten/kota dan desa,” ujar Abidinsyah.
Untuk itu, dirinya bersama rekan anggota Komisi III yang lain berharap di Kalsel sendiri agar diupayakan ada program Bappeda yang bermuatan sama yaitu program bantuan untuk kabupaten/kota dan desa, yang mana bantuannya bukan hanya bantuan dana biasa tapi juga memiliki tema-tema tertentu.
“Semoga ini bisa di contoh oleh Kalsel dan saya harap di tahun 2024 bisa direalisasikan untuk yang pertama sekali adalah dana percepatan pembangunan desa oleh Pemprov Kalsel sebagaimana yang dilakukan Prov Jabar, bantuan ini tidak berkaitan dengan kewenangan yang selama ini menjadi penghalang pihak provinsi untuk membantu percepatan pembangunan desa di Kalsel” tambahnya lagi.
“Kami berharap Pemerintah Daerah bisa membuatkan Pergubnya untuk dana bantuan desa dan yang tidak kalah penting adalah pengembangan kawasan di Kalsel dikembangkan seperti Daerah Pesisir Banua Lima,” harapnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kunjungan tersebut sangat positif dan produktif khususnya terkait dengan bantuan pendanaan kabupaten/kota dan desa.
” Kami masih perlu melakukan rapat-rapat intensip dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta akan menyampaikan hasil dari kunjungan ini kepada pimpinan,” ujar kepala Bappeda Ariadi Noor.
Dirinya juga menyadari keterlibatan kabupaten/kota dan desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan itu harus lebih ditingkatkan, memang pada saat ini ada pembatasan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota dimana terkendala oleh apa yang diprioritaskan provinsi misalnya IPM, Stanting dan indikator mikro lainnya. Sehingga belum bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja secara bersama.
“Apa yang dilakukan oleh Jabar merupakan bagian contoh yang baik untuk bisa dilakukan di daerah, namun hal ini kami akan sampaikan ke pimpinan terutama kepada tim TAPD terkait dengan pendanaan, kepastian fiskal seperti apa nanti regulasinya/dasar hukum yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan tersebut, jelasnya lagi.
Dilain pihak Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jabar, Gunawan, S.T., M.T., mengungkapkan kegembiraan dan rasa senangnya bisa berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang kondisi apa yang ada di Jabar, karena Kalsel akan sama seperti Jabar yang nantinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (Humas DPRD Kalsel/adv)
Posting Komentar