BERITABANJARMASIN.COM - Jakarta – Penerapan aplikasi I-PUBERS (integrasi pupuk bersubsidi) yang sedang diujicobakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) sejak bulan Juni 2023 di Kalimantan Selatan mendapat perhatian serius dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini yang mendasari Komisi yang membidangi Ekonomi dan Keuangan mendatangi Kementan RI, Senin, 18/09/2023, untuk mendapatkan kejelasan dan manfaat dari penggunaan aplikasi yang berbasis data petani.
Ketua Komisi II Imam Suprastowo menjelaskan, pihaknya mendatangi Kementan RI khususnya ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) untuk mengkonsultasikan pelaksanaan I-PUBERS yang baru diujicobakan ke petani Kalsel sejak Juni 2023 lalu.
“Di masyarakat nanti pasti ada banyak pertanyaan mengenai pupuk bersubsidi ini bagaimana sih. Karena di Kalsel, seperti kata Kabid (Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel), kita ini ada kelebihan (pupuk) yang tidak diambil oleh petani tetapi di sisi lain banyak sekali petani yang mengeluhkan masalah kekurangan pupuk. Nah ini yang akan kita pecahkan bersama”, ujar politisi kawakan Partai PDIP.
Menurut Imam, selama ini penyebab permasalahan tersebut terjadi adalah waktu pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan waktu tanam petani.
“Pupuk datang tapi tidak ditebus oleh petani karena lahan belum siap. Misal dibeli pun, disimpan di Gapoktan ada yang mempermasalahkan, dianggap menimbun. Ini yang harus ada titik temu supaya pupuk datang dan ditebus petani pada saat siap tanam. Tidak ada lagi masalah”, ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap dengan adanya aplikasi I-PUBERS ini memberikan kemudahan bagi para petani untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Dan terpenting lagi, pupuk tersebut tersedia pada waktu yang tepat yakni saat lahan petani telah siap. Mengingat hampir seluruh petani di wilayah Kalsel, masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan.
“Saya minta ke depan datangnya pupuk dengan kesiapan lahan disesuaikan karena di Kalsel rata-rata pertanian tadah hujan”, pungkasnya.
Dalam pertemuan, Anggota Komisi 2 Aris Gunawan berharap pemerintah mau menambahkan jumlah kuota pupuk bersubsidi untuk para petani di Kalsel mengingat posisi Kalsel saat ini sebagai provinsi penyangga Ibukota Negara (IKN).
“Saya meminta, melalui Kementan RI, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi mengingat Kalsel sebagai penyangga IKN”, pinta politisi Partai Gerindra.
Sementara, Koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dirjen PSP German Silaen saat menerima kunjungan di Lantai 9 Gedung Kementan RI, sangat mengapresiasi kedatangan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel bersama rombongan yang langsung cepat tanggap menyikapi ujicoba aplikasi I-PUBERS di Kalsel.
Dijelaskannya, I-PUBERS ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang disesuaikan dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan harapan melalui aplikasi ini dapat meminimalisir penyimpangan pupuk bersubsidi dan tersalurkan sesuai dengan kuota yang ada dan lebih tepat sasaran.
“Kuota (pupuk) ini di I-PUBERS kelihatan mana yang belum dan yang menebus. Sekarang by name by addres”. Jadi yang ada dialokasi pupuk bersubsidi harus dia yang menebus”, ujarnya seraya berharap aplikasi ini kian dapat disempurnakan ke depannya. (humas dprd kalsel/adv)
Posting Komentar